Pengertian Tentang Politik dan Strategi Nasioal

Pengertian Tentang Politik dan Strategi Nasioal

Pengertian Tentang Politik dan Strategi Nasioal
Pengertian Tentang Politik dan Strategi Nasioal

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Pengertian Politik, Strategi, dan Polstranas

Pengertian politik

Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa yunani politeia, yang akar katanya adalah polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaiti Negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics adalah kepentinga umum warga Negara suatu bangsa.Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :
a. Negara
Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.
b. Kekuasaan
Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.
c. Pengambilan keputusan
Pengambilann keputusan adalah spek utaama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.
d. Kebijakan umum
Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambill oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.
e. Distribusi
Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat

Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa yunani strategia yang d rtikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl Von Clausewitz (1780- 1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan.
3. Politik dan Strategi Nasional
Politik nasional di artiakan sebagai kebijakan umum dan pengembilan kebijakan untuk mencapai suatu ciita- cita dan tujuan nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Pemikiran penyusunan Politik dan Strategi nasional berlandaskan pada ideology Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan system kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahu 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga- lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 maruapakan “ suprastruktur Nasional”lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung ( DPA), BPK, dan MA.

D. Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi Politik nasional Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Tingkat Penentu kebijakan Puncak.
2. Tingkat kebijakan Umum.
3. Tingkat penentu kebijakan khusus.
4. Tingkat penentu kebijakan teknis.
5. Dua macam Kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah.
a. Wewenang penentu kekuasaan pelaksanaa kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridiksinya masing- masing.
b. Kepala daerah berwenang mengeluakan kebijakan pemerintah daerah dengan Persetujuan DPRD.

E. Politik Pembangunan Nasional Dan Manajemen Nasional.

Politik pembanguna sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses, sedangkan system manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatka pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penelenggaraan kehidupan berbagsa dan benegara untuk mewujudkan ketertiban social, politik, dan administrasi.
a. Makna Pembangunan Nasional
Pembangunan nasioal merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memperhatikan kemajuan IPTEK dan memperhatikan tantagan perkembangan global.
b. Manajemen Nasional
Merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkian dalam pemanfaatan sumber dana, dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.
F. Otonomi Daerah
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, telah memberika dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi erbatas bagi pemerintah provinsi dan otonomi luas untuk daerah kabupaten/ kota.

Kewenangan Daerah

1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dibandingkan ketika UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok- pokok pemerintahan di daerah dan UU No. 22 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa masih berlaku.
2. Kewenangan bidang lain meliputikebijakan tentang perencaaan nasional da pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sitem administrasi egara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan SDMdan SDA, teknologi tinggi yang strategis, konsevasi dan standarisasi nasional.
3. Bentuk dan susunan pemerintah daerah.
a. DPRD sebagai badan legislative daerah dan pemerinta daerah sebagai badan eksekutif daerah.
b. DPRD sebagai lembaga perwakila rakyat di daerah merupakan wahana untuk melksanakan demokrasi .

Implementasi Politik dan Strategi Nasional yang Mencakup Bidang- Bidang Pembangunan Nasional.

1. Visi dan Misi GBHN 1999- 2004
Visi dan misi politik yang tertuang dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI.