Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara

 

Pengelolaan Keuangan Negara

 

Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

PERUBAHAN MENDASAR REFORMASI KEUANGAN NEGARA

  • Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara
  • Asas-asas umum
  • Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
  • Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD
  • Hubungan keuangan pemerintah
  • Pelaksanaan APBN dan APBD
  • Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Hubungan keuangan pemerintah

  • Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter
  • Pemerintah pusat wajib mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah
  • Pinjaman asing harus disetujui oleh DPR
  • Hubungan dengan perusahaan swasta, perusda, dan badan pengelola dana masyarakat, dalam hal keuangan harus mendapat persetujuan DPR/DPRD

 

Pelaksanaan APBN dan APBD

  • Masalah administratif diatur dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara       ( UU No 1 th 2004)
  • Pemerintah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama  (akhir Juli) kepada DPR/DPRD
  • Pelaksanaan anggaran berbasis prestasi kerja

 

Pertanggungjawaban  Pengelolaan Keuangan Negara

  • Laporan keuangan terdiri dari :
    1. Laporan realisasi anggaran
    2. Neraca
    3. Laporan Arus Kas
    4. Catatan atas laporan keuangan
  • Penyampaian laporan wajib tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan melalui PP

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

  • SENTRALISASI
  • DESENTRALISASI
  • DEKONSENTRASI
  • TUGAS PEMBANTUAN

 

     DESENTRALISASI

  • PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAH-AN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
  • DEKONSENTRASI
  • PELIMPAHAN WEWENANG DARI PEMERIN-TAH KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMEINTAH PUSAT DAN/ATAU PERANG-KAT PUSAT DI DAERAH

TUGAS PEMBANTUAN

  • PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  & DESA ATAU DARI  PROVINSI/KAB/KOTA KE DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU YANG DISERTAI PEMBIAYAAN, SARANA, & PRASARANA SERTA SUMBERDAYA MANUSIA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN PELAKSANAANNYA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA KEPADA YANG MENUGASKAN

Perubahan Struktur Anggaran

  • Perubahan struktur anggaran terjadi dari anggaran tradisional yang bersifat Line item menjadi anggaran yang incrementalism
  • Perubahan dimaksud untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas

SEGI POSITIF PERUBAHAN STRUKTUR ANGGARAN

  • Bilamana terjadi surplus/defisit akan nampak jelas
  • Memudahkan membuat perhitungan anggaran daerah
  • Memudahkan dalam melakukan analisis, evaluasi dan pengawasan anggaran (budgetary control)
  • Memungkinkan pembentukan cadangan melalui transfer

 

Sumber : https://materi.co.id/