Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama

Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama

Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama

Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama
Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama

Era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dewasa ini kerapkali membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat meskipun tidak dipungkiri pula perkembangan itu membawa dampak positif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah adanya media sosial sebagai buah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah orang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan penistaan agama serta menyebarluaskan perbuatan tersebut. Akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut selalu menimbulkan sentimen dan konflik antar umat beragama.

 

Jauh sebelum era IPTEK ini

Berkembang sebenarnya jika dilihat dalam hukum positif Indonesia, maka perbuatan mengenai penistaan agama tersebut telah diatur dalam Bab V Buku II KUHP yaitu yang terdapat dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP.

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP Indonesia merupakan adopsi dari KUHP (Ned.Wvs) Belanda pada saat itu yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, namun menurut Andi Hamzah pasal tersebut (156 dan 156a) tidak ada padanannya dalam Ned. Wvskarena di Belanda tidak ada suku bangsa, semua sama atau homogen, adat istiadat sama, bahasa sama, dan agama umumnya Kristen. Oleh karenanya menurut beliau pasal ini diatur di Indonesia dan perlu dipertahankan untuk mencegah gejolak sosial yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).[1] Sebagaimana telah menjadi kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang plural /heterogen tidak homogen seperti Belanda.

 

Untuk memahami kedua pasal tersebut baik

Secara teoritis maupun praktik maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut terhadap kedua pasal tersebut dengan melihat terlebih dahulu rumusan aslinya dalam bahasa Belandanya (bukan berarti dalam Ned Wvs  datur )

 

Pasal 156 KUHP

“ Hij die in het openbaar uiting geeft aan gevoelans van vijanschap, haat of minachting tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste ver duizend en vijs honderd gulden. Onder groep in dit en in het volgend art, wordt verstan elk deel van de bevolking van Indonesia dat zich door ras, landraad, godsdienst, herkomst, afstamming, nationaliteit of staatsrechtelijken toestand onderscheidt ven een of meer andere delen van die bevolking”[2].Terjemahannya : Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjaran selama – lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi – tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan,kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.

 

Dalam Buku Andi Hamzah, Delik – Delik Tertentu

(Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, menerjemahkan : Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikut berarti tiap – tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, negeri, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara.

Sumber :  http://bkpsdm.pringsewukab.go.id/blog/gelombang-elektromagnetik/