Dasar Pemecahan Masalah Waris dalam Islam dan Hubungannya dengan Waris Nasional

Dasar Pemecahan Masalah Waris dalam Islam dan Hubungannya dengan Waris Nasional

Dasar Pemecahan Masalah Waris dalam Islam dan Hubungannya dengan Waris Nasional

Dasar Pemecahan Masalah Waris dalam Islam dan Hubungannya dengan Waris Nasional
Dasar Pemecahan Masalah Waris dalam Islam dan Hubungannya dengan Waris Nasional

1. AL-QUR’AN

Al-Qur’an merupakan sumber pokok hukum islam. Karena itu, kendatipun sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi kedua hukum sesudah Al-Qur’an (Sunnah Rasul dan Ijtihad) harus tetap mengacu pada Al-Qur’an. Pertama kelompok ayat kewarisan inti, yaitu ayat-ayat yang langsung menjelaskan pembagian waris dan bagian-bagiannya yang telah ditentukan jumlahnya. beberapa ayat-ayat tersebut adalah:

a. Surat An-Nisa’ ayat 7
Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah diterapkan”. (Q. S. An-Nisa’; 7).

b. Surat An-Nisa’ ayat 12
Artinya: “Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sudah dibayar hutang. Para istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan kamu jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya (dan) atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari’at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengtahui lagi Maha Penyantun”. (Q. S. An-Nisa’; 12).

2. SUNNAH RASUL

Sebagai sumber legislasi yang kedua setelah Al-Qur’an, sunnah memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Qur’an, pada akhirnya hadist juga dapat membentuk hukum yang tidak disebut dalam Al-Qur’an.
Bentuk nyata dari fungsi hadist sebagai konkrotisasi Al-Qur’an dalam bidang kewarisan, misalnya hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. Artinya: “Berilah orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada ashobah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Bukhori-Muslim).

Fungsi sunnah yang lain adalah sebagai pembentuk hukum yang tidak disebut dalam Al-Qur’an, salah satu contoh dari fungsi tersebut adalah hadist tentang wala’ ( warisan bekas budak yang tidak meninggalkan ahli waris), dalam kasus demikian maka ahli warisnya adalah orang yang memerdekakannya (HR. Bukhori Muslim), sedangkan harta orang yang meninggal tanpa mempunyai ahli waris adalah milik Baitul al-Mal (HR. Ahmad dan Abu Daud).

3. IJTIHAD

Sebagian kecil dari ijma’ para ahli, dan beberapa masalah yang diambil dari ijtihad para sahabat. Ijma’ dan ijtihad sahabat, imam madzhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih. Misalnya: “Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka, cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang hukum wasiat mesir yang meng-istinbat-kan dari ijtihad para ulama muqoddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah”.

C. HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM WARIS NASIONAL

Di indonesia belum ada suatu ketentuan hukum tentang waris yang dapat ditetapkan untuk seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, hukum warisan yang diterapkan bagi seluruh warga negara indonesia masih berbeda-beda mengingat penggolongan warga negara.

1. Bagi warga negara golongan indonesia asli, pada prinsipnya berlaku hukum adat, yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku masing-masing daerah.

2. Bagi warga negara golongan indonesia asli yang beragama islam di berbagai daerah, berlaku hukum islam yang sangat berpengaruh padanya.

3. Bagi orang arab pada umumnya, berlaku hukum islam secara keseluruhan.

4. Bagi orang-orang tionghoa dan eropa, berlaku hukum warisan dari Bugerlijk Wetboek.

Seperti penegasan tentang anak luar kawin dan anak angkat seharusnya juga termasuk dalam bagian ini. Mengenai anak yang lahir diluar perkawinan disebut dalam pasal 186 bahwa ia mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga pihak ibunya. Sedangkan mengenai anak angkat perlu ada pengesahan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/khutbah-hari-raya-idul-fitri-menjaga-hati-tiga-pesan-ramadhan/