Pembahasan Tentang Waris Lengkap

Pembahasan Tentang Waris Lengkap

Pembahasan Tentang Waris Lengkap

Pembahasan Tentang Waris Lengkap
Pembahasan Tentang Waris Lengkap

PENGERTIAN WARIS

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau dikenal dengan istilah faraidh. Merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh para ulama faradiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata fardu sebagai suku kata dari kata faridah, menurut bahasa mempunyai beberapa arti.
Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara’.

Definisi Ilmu Faraidh

Sebagian ulama fadirayun, mendifinisikan ilmu faraidh sebagai berikut: “Ilmu fiqih yang bertautkan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka”.

Hasbi Ash-Siddieqy, dalam bukunya fiqih mawaris mendifinisikan ilmu faraidh sebgai berikut: “Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya”. Atau dengan redaksi yang lain: “Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqih dan hisab untuk mengetahui secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati dan bagian ahli waris dari harta peninggalan tersebut”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah perancis yang berbunyi: “le mort saisit le vif,” sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan “saisine”. Menurut pasal 843 B. W. Seorang ahli waris berhak untut menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.

B. SUMBER HUKUM KEWARISAN ISLAM

Sebagian ulama kontemporer beranggapan dalam hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipil, bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, sehingga hukum mawaris islam harus mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya. Syarat penerjemahan hukum kewarisan islam dengan pertimbangan berbagai variabel masyarakat adalah; Pengertian mendasar dari hukum kewarisan islam tersebut harus bersifat universal sesuai dengan fitrah Al-qur’an. Dengan demikian, operasional hukum kewarisan islam tidak bertentangan dengan nafas Al-Qur’an dan konteks masyarakat.

Hukum kewarisan islam merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim. Disamping itu, hukum kewarisan islam merupakan realisasi dari perintah Al-Qur’an untuk tidak meninggalkan ahli waris (keturunan) dalam keadaan lemah. Rangkaian pengertian dan ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan merupakan hukum aplikatif, bukan teoritik. Pengamalannya bersifat wajib ‘ain dan mempelajarinya merupakan kewajiban kolektif (fardlu kifayah).

Unsur Kewarisan

Asaf A. A. Fyzee melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa huku kewarisan Islam terdiri dari dua unsur yang berlainan:
1. Adat kebiasaan arab purbakala.
2. Peraturan yang diatur Al-Qur’an dan dibawah oleh nabi.

Adat dan kebiasaan orang arab purbakala selalu memberikan harta kepada siapapun yang diinginkan, walaupun harus menyingkirkan saudara-saudaranya, sedangkan kaum perempuan tidak mendapat hak sebagai ahli waris. Harta warisan hanya diperuntukan kepada laki-laki dewasa yang mampu berperang serta tolan perjanjian. Adat kebiasaan arab jahiliyah tersebut kemudian dibatalkan dengan turunnya surat An-Nisa’ ayat 11. Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuannya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) dan sudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa’atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesunggunya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q. S. An-Nisa’: 11).

Dengan turunya ayat tersbut, maka kewarisan model jahiliyah telah terhapus dan dengan sendirinya tidak dapat dijadikan pedoman dalam pembagian harta waris. Sumber-sumber hukum Islam itu adalah Al-Qur’an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Ketiga sumber ini pula yang menjadi dasar hukum kewarisan islam. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini adalah surat An-Nisa’ ayat 59. Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah (Rasul)-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepda Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah)”. (Q. S. An-Nisa’; 59).

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/kumpulan-kultum-ramadhan/