Dikukuhkan Guru Besar, Unifah Usul Tata Kelola Guru Kembali ke Pusat

Dikukuhkan Guru Besar, Unifah Usul Tata Kelola Guru Kembali ke Pusat

Dikukuhkan Guru Besar, Unifah Usul Tata Kelola Guru Kembali ke Pusat
Dikukuhkan Guru Besar, Unifah Usul Tata Kelola Guru Kembali ke Pusat

Dalam pemerataan pendidikan, kualitas guru menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan untuk menjamin sistem pendidikan yang juga bermutu dan berdaya saing.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI)

Unifah Rosyidi mengatakan, pemerintah perlu membenahi tata kelola guru agar ada peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Dalam hal ini, Unifah meminta, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama memperbaiki tata kelola guru untuk peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

“Sebaiknya tata kelola guru itu harus dilakukan oleh pusat karena daerah dibatasi wewenang kabupaten dan provinsi. Jadi, untuk hal-hal tertentu tata kelola guru memang perlu disentralisasi,” kata Unifah dalam orasi ilmiahnya sebagai syarat pengukuhan Guru Besar bidang Manajemen Ilmu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, di kampus Universitas Negeri Jakarta, Senin (24/6/2019).

“Ini baru kajian dari akademik, wacana berdasar apa yang saya tulis, berdasar data-data yang ada. Kalau seandainya kita bisa memeratakan, rekrutmen kita numpuk. Kita kekurangan guru jelas, kadang kalau rekrutmen di daerah harus ke tim apa ke tim apa. Jadi memang ini perlu pemikiran untuk hal-hal spesifik.”

Menurut dia, hal yang paling berperan terhadap mutu dan pembinaan guru

adalah yang terkait dengan rekrutmen dan penempatan. Dia menuturkan, rekrutmen guru baru memang harus sesuai usulan dari pemerintah daerah (pemda) dan penempatannya harus sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah ketidaksesuaian usulan formasi dan penempatan sehingga terjadi penumpukan guru terutama di perkotaan dan masalah ini tidak akan pernah selesai.

Menurut Unifah, penempatan guru yang tidak merata terjadi karena belum adanya sistem yang jelas,

tegas, dan transparan dalam perpindahan guru, sehingga banyak kasus guru yang sudah ditempatkan di pedesaan malah kembali lagi ke perkotaan.

Untuk penempatan guru, sebaiknya pemerintah pusat yang melakukannya, karena pemerintah daerah dibatasi kewenangan yang terbagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jika ada kewenangan pemerintah pusat, maka akan lebih mudah untuk mengatur penempatan guru tersebut.’

 

 

Sumber :

http://riskyeka.web.ugm.ac.id/sejarah-rajapatih-makasar-kebo-parud/