KOMNASHAM: Hukuman Kebiri Tidak Sesuai Dengan Penegakan HAM

KOMNASHAM: Hukuman Kebiri Tidak Sesuai Dengan Penegakan HAM

KOMNASHAM Hukuman Kebiri Tidak Sesuai Dengan Penegakan HAM

Hukuman Kebiri yang diterima terdakwa Aris (20) asal Mojokerto terkait kasus pelecehan seksual dan kekerasan terus mendapatkan sorotan. Kali ini sorotan datang dari Moh. Choirul Anam, Komisioner Komnasham RI.

Ditemui beritajatim.com di Surabaya, Senin (26/8/2019) Moh Anam menyesalkan tindakan hukuman kebiri tersebut. Menurutnya putusan hukuman kebiri menurutnya menurunkan kualitas demokrasi.

Kita semua sudah komitmen bahwa kita sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan dan reformasi hukum pidana kita sudah menunjukkan hukuman fisik yang merusak fisik secara permanen itu juga dihindari. “Kita tentunya mengecam dengan amat sangat tindakan pemerkosaan. Tapi kami menyayangkan adanya hukuman kebiri,” ujar Moh Anam.

Menurut Moh Anam, kejahatan pemerkosaan memang tidak bisa dimaafkan

dan harus mendapatkan hukuman yang berat. Hukuman berat bagi pelaku kejahatan tingkat tinggi efektifnya juga ditambahi dengan hukuman sosial. “Ada baiknya dihukum seberat beratnya, 20 tahun atau hukuman seumur hidup dan diberikan pula hukum bekerja sosial sehingga ada manfaatnya. Tujuannya jelas bagimana kita bisa memanfaatkan orang-orang itu untuk berguna bagi masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga:

Terungkap Cerita Baru Dalam Kasus Dugaan Pemerkosaan Santri
Cabuli 9 Bocah, Pria Ini Divonis 12 Tahun dan Dikebiri
Kebiri Kimia Bisa Pakai 2 Cara: Suntik dan Pil
Geger Kebiri Kimia Mojokerto, Keluarga Sebut M Aris Tak Normal
Kebiri Menyiksa, Hukuman Mati atau Seumur Hidup Jadi Rekomendasi IDI dan PWNU Jatim

Moh Anam hukum kebiri itu tidak sesuai dengan penegakan HAM serta tidak

membawa efek jera. Kemudian ia menjelaskan bahwa sebenarnya dalam konteks apakah seorang pelaku tindak pidana jera atau tidak, dalam konteks hukum paradigma itu sudah ditinggalkan, baik dalam sistem hukum di dunia maupun di Indonesia. “Yang sekarang diikuti adalah bagaimana kita memberikan efek hukuman sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukuman seumur hidup ditambah hukuman kerja sosial itu sudah sangat berat,” tuturnya.

KOMNASHAM dan KOMNAS Perempuan serta beberapa ahli hukum di

Indonesia telah menolak hukuman kebiri, karena itu menghilang esensi penegakan hukum. “Kita tunjukan kalau kita beradab. Negara kita bukan negara yang barbar, tindakan penghukuman harus bisa diukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya adalah hukuman fisik itu sifatnya permanen atau tidak. Kebiri itu perusakan fisik yang permanen dan itu tidak dibolehkan dimana pun,” tegas Komisioner Komnasham ini.

 

Sumber :

https://www.quibblo.com/story/DbAZ-o3d/Complex-Procedure-Text