Dasar Hukum Perencanaan Pusat

Dasar Hukum Perencanaan Pusat

Dasar Hukum Perencanaan Pusat

Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Landasan penataan ruang di Indonesia adalah Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.  Penataan ruang wilayah dilakukan pada tingkat nasional (rencana tata ruang wilayah nasional), tingkat provinsi (rencana tata ruang wilayah provinsi atau disingkat RTRW Provinsi), dan tingkat kabupaten (RTRW kabupaten).

Tujuan penataan ruang adalah mencipatakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan searasi. Dengna demikian, hal itu mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestaraian lingkunkgan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah  diatur dalam Undang-undang Nomor  26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.[4]

3.1.2. Dasar Hukum Perencanaan Provinsi Jawa Barat

Dasar hukum perencanaan tata ruang wilayah provinsi Jawa Barat yaitu Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun  2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

RTRWP diselenggarakan berdasarkan asas :

  1. Pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan
  2. Kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum
  3. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat

sumber :

MAXUP RACING : Online Seasons 1.0.9 Apk + Mod