Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Istilah biaya jabatan adalah

istilah perpajakan dalam hal ini tentang PPh 21 pribadi. Biaya jabatan merupakan persentasi asumsi pihak perpajakan bahwa sebagai seorang pekerja/karyawan pasti memilikipengeluaran (biaya) selama setahun pasti dalam hubungannya dengan pekerjaannya dan karena untuk itu, perpajakan menetapkan biaya jabatan dikenakan tarif tetap 5% dikali penghasilan bruto setahun. Dan setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan sesuai peraturan terbaru. biaya yang ditetapkan perpajakan sebagai pengurangan pengahsilan bruto/gaji.

Atau dalam pengertian lain, biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Istilah jabatan tidak merujuk pada pengertian jabatan formal tertentu dalam perusahaan atau instansi. Dari staf biasa sampai direktur utama berhak mendapatkan pengurang biaya jabatan ini.

Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara bulanan. Sedang iuran pensiun adalah iuran yang dibayar oleh seseorang ketika dia ikut serta dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh sebuah dana pensiun. Besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua dibayar oleh pegawai.

Tarifpajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:  Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

  1. Pegawai tetap
  2. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan
  3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan
  4. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

Penghasilan kena pajak dihitung sebesar:

  1. Bagi pegawai tetap

Besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan neto dihitung selurh penghasilan bruto dikurangi dengan:

  1. Biaya jabatan
  2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto-PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh = (Penghasilan bruto-Biaya Jabatan-iuran pensiun dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri-PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh.[3]

  1. Bagi penerima ensiun berkala

Besarnya penghasilan kena pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan netto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

PphPasal 21 = (Penghasilan netto-PTKP) x tarif  Ps 17 UU PPh = (Penghasilan bruto-biaya pensiun-PTKP) x tarif Ps17 UU PPh.

  1. Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan

Bagi pegawai tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 1.320.000,00 besarnya penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto-PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah minggua, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan atas:

  1. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp. 150.000,00 atau
  2. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 1.320.000,00. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp. 6.000.000,00 PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah Penghasilan KenaPajak yang disetahunkan.

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh,diterapkan atas jumlahkumulatif dari:

  1. Penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasila bruto dikurangi PTKP, yang diterima ataudiperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan:
  2. Yang bersangkutan telah mempunyai NPWP
  3. Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21
  4. Tidak memperoleh penghasilan lainnya. PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto –  PTKP) x tarif Ps 17  UU PPh.
  5. 50 % dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris. PPh Pasal 21 = (50% x Penghasilan bruto) x tarif Ps 17 UU PPh.
  6. Jumlah penghasilanbrutoberupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. PPh Pasal 21 = Penghasilan brito x tarif Ps 17 UU PPh.
  7. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh.
  8. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peseta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Sumber: https://multiply.co.id/call-recorder-pro-apk/