Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Mengatasi Permasalahan dibidang Sumber Daya Manusia

Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Mengatasi Permasalahan dibidang Sumber Daya Manusia

Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Mengatasi Permasalahan dibidang Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan dibidang sumber daya manusia tersebut yang menjadi penghambat bagi pembangunan, maka harus ada kebijakan-kebijakan yang menunjang dan diupayakan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan dalam bidang sumber daya manusia secara umum adalah kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan ini meliputi:

  1. Sistem analisa pengangguran
  2. Peranan sektor bisnis dalam kebijaksanaan ketenagakerjaan
  3. Pelayanan kelompok masyarakat dan tenaga kerja
  4. Informasi pasar kerjadan jabatan
  5. Menganalisa alat kebijakan ekonomi yakni, fiskal, moneter dan anggaran belanja.

Dalam mengatasi permasalahan SDM

dibidang ekonomi, pemerintah mengupayakan beberapa kebijakan diantaranya sebagai berikut:

  1. Penanggulangan masalah kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan dapatdilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil) dan lain sebagainya.

  1. Penanggulangan masalah keterbelakangan

Untuk mengatasi masalah ini pemerintahberupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukaran ahli, dan transfer teknologi dari negara maju.

  1. Penanggulangan masalah pengangguran dan kesempatan kerja

Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuia dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja.

  1. Penanggulangan masalah kekurangan modal

Kekurangan modal adalah suati ciri penting stiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya melalui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.

Peran dan fungsi pemerintah dibidang ekonomi, antara lain:

  1. a)Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial pilitik, hukum pertahanan dan keamanan.
  2. b)Fungsi alokasi, yauitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan dan telepon.
  3. c)Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.