Masa Demokrasi Parlementer (Liberal)

Masa Demokrasi Parlementer (Liberal)

Menurut Sudirman (2014: 366) mengemukakan bahwa “demokrasi parlementer (liberal) adalah demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif”. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Pada demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. Di Indonesia, demokrasi liberal juga dikenal sebagai demokrasi parlementer karena berlangsung dalam sistem pemerintahan parlementer ketika berlakunya UUD 1945 periode pertama yaitu konstitusi RIS (pada tanggal 27 Desember 1949)  dan UUD 1950.

2.1.1 Sejarah Demokrasi di Indonesia Pasca Masa Kemerdekan

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Demokrasi pada masa pasca kemerdekaan itu dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Di Indonesia, demokrasi liberal  dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah No.14 November 1945. Demokrasi ini lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu maupun masyarakat.

Badan eksekutif terdiri atas presiden sebagai kepala negara beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer dijalankan oleh tujuh kabinet. Usia kabinet pada masa ini jarang bertahan lama karena fragmentasi partai politik serta persaingan tidak sehat antara faksi-faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat.

Kabinet pada masa prapemilihan pada tahun 1955 tidak dapat bertahan lama dari rata-rata 8 bulan sehingga menghambat perkembangan ekonomi dan politik. Selain itu, pemilihan tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan justru tidak dapat menghindari perpecahan yang paling parah antara pemerintah pusat dan daerah. Pada periode ini kedudukan  parlemen sangat kuat sehingga mempengaruhi kedudukan partai politik semakin kuat. Oleh karena itu, segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak terlepas dari sikap kritis para anggota parlemen, baik melalui forum parlemen maupun secara sendiri-sendiri. Pada periode Demokrasi Parlementer ini tumbuh era multipartai. Era multipartai diikuti oleh adanya kebebasan.

sumber :

https://thesrirachacookbook.com/seva-mobil-bekas/