Bentuk Sekulerisme di Indonesia

  1. Bentuk Sekulerisme di Indonesia

Bentuk Sekulerisme di Indonesia

Kerukunan umat beragama merupakan masalah fundamental yang dicetuskan pendiri bangsa. Kalau kerukunan umat beragama pecah maka niscaya keberadaan NKRI juga akan terganggu dan terpecah. Muslim mengatakan, generasi muda mempunyai pilihan untuk mencerminkan politik Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar kemanusiaan masyarakat Indonesia. Cerminan dari nilai-nilai mendasar manusia bisa terlihat langsung pada perumusan Pembukaan UUD 1945. Deklarasi yang mendudukkan negara Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila, menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara berdasarkan praktek politik agama tertentu. “Pancasila bukan agama, tetapi dalam Pancasila terkandung nilai-nilai keagamaan. Penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip pertama kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat menunjukkan pengakuan negara terhadap bentukan dari perumusan asumsi dan definisi tentang agama,” terangnya.

Gagasan “negara sekuler” atau apapun namanya, bukanlah gagasan atau barang baru di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Tahun 1981, Ali Moertopo (almarhum) membuat tujuh penafsiran atas Sila Ketuhanan yang Maha Esa, yang isinya antara lain adalah: (a) Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu (pasal 29 ayat 2 UUD 1945); (b) dalam Negara Republik Indonesia diakui kebebasan agama-agama dan diakui kebebasan beragama bagi setiap individu;(c) agama dalam Negara Republik Indonesia adalah lembaga swasta dan bukan lembaga negara, maka dari itu tidak diatur, diurus, atau diselenggarakan oleh negara; (d) Negara Republik Indonesia menghargai dan menghormati agama-agama tanpa mengadakan diskriminasi atau perbedaan.

Pada poin (e) disebutkan, Negara Republik Indonesia memberi hak, fasilitas, jaminan, perlindungan dan kesempatan yang sama kepada setiap pemeluk agama; (f) bagi para warga negara, hak untuk memilih, memeluk atau ibadah agama adalah hak yang paling azasi, dan hak ini tidak diberikan oleh negara, maka dari itu Negara Republik Indonesia tidak mewajibkan, atau memaksakan, atau melarang siapa saja untuk memilih, memeluk, atau pindah agama apa saja; (g) Negara Indonesia menjunjung tinggi dan mewajibkan toleransi agama, maka tidak mengijinkan, bahkan harus melarang langsung segala macam propaganda antiagama tertentu pada khususnya, lebih-lebih dimuka umum. Dengan kata lain, negara tidak memberikan favoritism, priviledge, kepada agama tertentu, ataupun kepada interpretasi agama tertentu. Bahkan, menurut Denny JA, “jika ada warga negara yang karena kesadarannya tidak ingin menundukkan diri pada satu agama, itu sudah di luar wilayah negara untuk turut campur.”

Sekularisme di Indonesia ibarat gurita yang kaki-kakinya menjerat erat semua sisi kehidupan. Hampir tidak ada satu pun yang selamat dari jeratan sekularisme, mulai dari sisi-sisi kehidupan pribadi sampai kehidupan bermasyarakat dan bernegara, semua terwarnai oleh ajaran sekuler. Berikut beberapa contoh dari kenyataan pahit tersebut:

  1. HAM Sebagai Dasar Hukum

Sebagaimana yang telah kita ketahui dan nyata di tanah air kita ini, terlihat dengan jelas bahwa hukum atau Undang-Undang di Indonesia tidak berdasarkan agama islam lagi, bahkan hampir seluruhnya hukum di Indonesia bersekularisme dan membatasi hukum yang berdasarkan Kitab Suci Alquran.

Hukum Qishas dalam Islam dianggap sangat kejam, tidak memenuhi nilai-nilai Islam dan penuh dengan pembalasan. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusian, maka hukum Islam dianggap salah karena menyalahi hak seorang manusia. Tidak ada prisip moral diajarkan melainkan sebuah kejahatan. Hukuman syariah Islam yang dijalankan oleh Provinsi NAD dimana pemerintah provinsinya memberlakukan hukum cambuk dirasa tidak manusiawi oleh pengamat HAM di Ibukota.

  1. Memisahkan Agama dan Negara (Politik)

Ketika Diberlakukan Piagam Jakarta, maka banyak tokoh Sekuler menentang kalimat pembuka yang menyatakan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Bagi Pemeluk-pemeluknya, karena tidak sesuai dengan kebersamaan diantara 5 agama di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Kementrian Agama sebagai upaya menenangkan hati kaum muslimin diawal kemerdekaan agar pancasila diterima sebagai dasar negara. Upaya ini yang terus mereka lakukan dalam mencegah Aturan Agama mencampuri urusan Negara .

Sumber :

https://callcenters.id/