Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Kelebihan dari PT diantaranya sebagai berikut ini:

  • Masa hidup perusahaan dapat terjamin secara kontinyu.
  • Para pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas.
  • Terdapat pemisah antara pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan.
  • Modal perusahaan mudah didapatkan dari obligasi dan penjualan saham perusahaan.
  • Tidak terlalu sulit dalam mengadakan pengalihan pemiliknya, dan lain-lain.

2

Kekurangan dari PT diantaranya sebagai berikut ini:

  • Cukup sulit untuk melakukan penorganisasian.
  • Biaya atau dana organisasi cukup besar.
  • Untuk mendirikan Perseroan Terbatas cukup sulit.
  • Terdapat pembatasan hukum dan bidang usaha.
  • Adanya pemisah antara pemilikan dan pengendalian

Adapun beberapa ciri dari PT, yang diantaranya sebagai berikut ini:

  • Tujuannya untuk mencari keuntungan.
  • Memiliki fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi.
  • Modalnya berasal dari saham-saham dan obligasi.
  • Tidak mendapatkan fasilitas dari Negara.
  • Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
  • Kekuasaan tertinggi terdapat pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham.
  • Karyawan perusahaanya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta.
  • Hubungan usahanya diatur di dalam hukum perdata, dan lain-lain.

Contoh perusahaan berbentuk PT :

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

  1. Indofood Sukses Makmur Tbk.(IDX:INDF) dan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (IDX: ICBP) merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa.

Mempunyai visi, yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan menjadi pemimpin di industri makanan. Dan misinya, yaitu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan.

 

sumber :
https://www.ayoksinau.com/seva-mobil-bekas/

E-COMMERCE

E-COMMERCE

E-COMMERCE

E-COMMERCE

Pengertian E-Commerce

Secara definitif, E-Commerce (Electronic Commerce) adalah kegiatan transaksi komersial yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Sistem E-Commerce terus berkembang seiring dengan perkembangan jaringan komputer dan layanan internet. Beraneka barang kebutuhan sehari-hari ditawarkan E-Commerce dengan mudah.

Kemudahan yang dimaksud adalah barang sesuai katergorinya bisa dicari dan dibeli tanpa terikat ruang dan waktu. Pembeli dan penjual tidak perlu lagi bertatap muka. E-Commerce hanya fokus pada aktivitas jual beli yang berbentuk situs web dengan alamat sendiri atau toko online yang bisa diakses tanpa batas.

Beberapa contoh layanan E-Commerce adalah eBay, Amazon, Alibaba, Tokopedia, Zalora, Lazada, dan masih banyak lagi yang lainnya.

 

Ciri – Ciri dari E-Commerce

Ada beberapa ciri – ciri tersendiri dari sebuah E-Commerce. Berikut ini adalah beberapa ciri dari penggunaan E-Commerce yang dirangkum dari berbagai sumber :

1. E-Commerce menggunakan prinsip jual beli dan transaksi elektronik, seperti transfer dana, baik dana uang virtual maupun dana berupa uang asli menggunakan rekening Koran.

2. E-Commerce melayani proses pemindahtanganan suatu barang, yang dalam hal ini lebih populer dengan istilah proses jual beli barang di dalam situs E-Commerce.

3. E-Commerce memiliki prinsip jual beli barang, dimana setiap situs E-Commerce hanya berfokus pada kegiatan jual beli barangnya saja, dan proses transaksi serta perputaran uang hasil jual beli saja.

4. E-Commerce bisa berbentus situs web dengan alamat yang berdiri sendiri, ataupun model toko online yang menggunakan media sosial yang gratis.

 

Model E-Commerce

1. Business-to-Business (B2B)
Model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada perusahaan lain. Ini diperkirakan sedang berkembang dengan cepat dari segi volume dan nilai perdagangan, jauh melebihi model – model yang lain.

Dalam perkembangannya, perlu dibedakan antara B2B E-Commerce dan B2B Exchange. Keduanya memang menggunakan teknologi internet, namun mempunyai cara dan pasar yang berbeda, yaitu :

– B2B E-Commerce
Bentuk ini menawarkan penjualan atau pembelian dalam bentuk maya tetapi oleh satu perusahaan pada perusahaan lain saja. Jadi tidak terbuka untuk banyak perusahaan agar dapat ikut.

– B2B Exchange
Bentuk ini merupakan padanan dari stock exchange misalnya, dimana transaksi terbuka untuk semua perusahaan yang mau melakukannya. Jadi B2B Exchange adalah suatu jaringan dimana banyak pembeli dan banyak penjual dapat bertemu di ruang perdagangan maya.

2. Business-to-Cunsumer (B2C)
Model ini cukup sederhana, yakni sebuah toko online dengan alamat website (domain) sendiri dimana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli. Beberapa contoh toko online di Indonesia ialah Bhinneka, Lazada Indonesia, BerryBenka, dan Bilna 1. Tiket.com, yang berfungsi sebagai platform jualan tiket secara online, juga bisa dianggap sebagai toko online.

3. Consumer-to-Consumer (C2C)
Model E-Commerce dimana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Berikut ialah indikator utama bagi sebuah website marketplace :

– Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan
– Bisa digunakan oleh penjual individual

Kegiatan jual beli di website marketplace harus menggunakan fasilitas transaksi online seperti layanan escrow atau rekening pihak ketiga untuk menjamin keamanan transaksi. Penjual hanya akan menerima uang pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli. Selama barang belum sampai, uang akan disimpan di rekening pihak ketiga. Apabila transaksi gagal, maka uang akan dikembalikan ke tangan pembeli.

Tiga situs marketplace di Indonesia yang memperbolehkan penjual langsung berjualan barang di website ialah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamido. Ada juga situs marketplace lainnya yang mengharuskan penjual menyelesaikan proses verifikasi terlebih dahulu seperti Blanja dan Elevenia.

4. Consumer-to-Business (C2B)
Model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Contoh ialah Priceline (www.priceline.com), dimana konsumen menawarkan harga tertentu dimana ia menginginkan membeli berbagai barang dan jasa, termasuk tiket pesawat terbang dan hotel.

5. Classifieds / Listing / Iklan baris
Model E-Commerce paling sederhana yang cocok digunakan di negara-negara berkembang. Dua kriteria yang biasa diusung model bisnis ini :

– Website yang bersangkutan tidak memfasilitasi kegiatan transaksi online
– Penjual individual dapat menjual barang kapan saja, dimana saja secara gratis

Tiga situs iklan baris yang terkenal di Indonesia ialah Tokobagus, Berniaga, dan OLX. Kaskus selaku forum online terbesar di Indonesia juga bisa dibilang masih menggunakan model bisnis iklan baris di forum jual belinya. Ini dikarenakan Kaskus tidak mengharuskan penjualnya untuk menggunakan fasilitas rekening bersama atau escrow. Jadi transaksi masih dapat terjadi langsung antara penjual dan pembeli. Metode transaksi yang paling sering digunakan di situs iklan baris ialah metode cash on delivery atau COD.

 

Sumber : https://bimbel.co.id/

Literature review

Literature review

Literature review

Literature review
Literature review

Much prior research addressing fraud prevention and detection methods has addressed “red flags.” For example, Albrecht and Romney (1986) found in a survey of practicing auditors that 31 flags related to internal control were considered better predictors of fraud. The survey contained a list of 87 red flags. Loebbecke and Willingham (1988) offered a model that considers the probability of material financial statement misstatement due to fraud as a function of three factors:

(1) the degree to which those in authority in an entity have reason to commit management fraud;
(2) the degree to which conditions allow management fraud to be committed; and
(3) the extent to which those in authority have an attitude or set of ethical values that would facilitate their commission of fraud.

Loebbecke and Willingham (1989) used the red flags approach to develop another conceptual model to evaluate fraud probability. A survey instrument was used to query 277 audit partners of a big 6 firm. These researchers concluded that an auditor’s assessment of the client’s internal controls is significant in evaluating the probability of fraud. Pincus (1989) found that auditors who did not employ red flag checklists outperformed those who did in an experimental setting. In another study, auditors were found to hold different opinions concerning the degree of fraud risk indicated by various red flag indicators. Auditors with different client experience were found to possess different perceptions of the importance of a given red flag indicator (Hackenbrack, 1993).

Other researchers have investigated the effectiveness of various audit procedures in detecting fraud. Hylas and Ashton (1982) performed an empirical study of 281 errors requiring financial statement adjustments on 152 audits. These researchers found that analytical review procedures and discussions with clients predicted a large percentage of errors. Wright and Ashton (1989) investigated the fraud detection effectiveness of client inquiry, expectations based on prior years, and analytical reviews from a sample of 186 engagements involving 368 proposed audit adjustments. These researchers discovered that about half of the errors were signaled by the three procedures noted.

Blocher (1992) determined that only four out of 24 fraud cases were signaled by analytical procedures. Calderon and Green (1994) found that analytical procedures were the initial signal in 15 percent of 455 fraud cases. Kaminski and Wetzel (2004) performed a longitudinal examination of various financial ratios on 30 matched pairs of firms. Using chaos theory methodology, metric tests were run to analyze the behavior of time-series data. These researchers found no differences in the dynamics between fraudulent and non-fraudulent firms providing evidence of the limited ability of financial ratios to detect fraud.

Apostolou et al. (2001) surveyed 140 internal and external auditors on the fraud risk factors contained in SAS 82. They document management characteristics as the most significant predictor of fraud followed by client operating/financial stability features, and industry conditions. Chen and Sennetti (2005) apply a limited, industry-specific strategic systems auditing lens and a logistic regression model to a matched sample of 52 computer firms accused of fraudulent financial reporting by the SEC. The model achieved an overall prediction rate of 91 percent for fraud and non-fraud firms.

Moyes and Baker (2003) conducted a survey of practicing auditors concerning the fraud detection effectiveness of 218 standard audit procedures. Results indicate that 56 out of 218 procedures were considered more effective in detecting fraud. In general, the most effective procedures were those yielding evidence about the existence and/or the strength of internal controls.

Baca Juga :

perceptions regarding fraud detection and prevention methods

perceptions regarding fraud detection and prevention methods

perceptions regarding fraud detection and prevention methods

perceptions regarding fraud detection and prevention methods
perceptions regarding fraud detection and prevention methods

Accountants’ perceptions regarding fraud detection and prevention methods

James L. Bierstaker
Department of Accountancy, College of Commerce and Finance, Villanova University, Villanova, Pennsylvania, USA
Richard G. Brody
School of Business, University of South Florida, St Petersburg, Florida, USA, and
Carl Pacini
Department of Accounting and Finance, College of Business, Florida Gulf Coast University, Ft Myers, Florida, USA

Abstract
Purpose – The purpose of this study is to examine the extent to which accountants, internal auditors, and certified fraud examiners use fraud prevention and detection methods, and their perceptions regarding the effectiveness of these methods.
Design/methodology/approach – A survey was administered to 86 accountants, internal auditors and certified fraud examiners.
Findings – The results indicate that firewalls, virus and password protection, and internal control review and improvement are quite commonly used to combat fraud. However, discovery sampling, data mining, forensic accountants, and digital analysis software are not often used, despite receiving high ratings of effectiveness. In particular, organizational use of forensic accountants and digital analysis were the least often used of any anti-fraud method but had the highest mean effectiveness ratings. The lack of use of these highly effective methods may be driven by lack of firm resources.
Practical implications – Organizations should consider the cost/benefit tradeoff in investing in highly effective but potentially underutilized methods to prevent or detect fraud. While the costs may seem prohibitive for small organizations, substantial cost savings from reduced fraud losses may also be significant.
Originality/value – By identifying methods that work well for fraud detection and prevention, prescriptive information can be provided to accounting practitioners, internal auditors, and fraud examiners.

Keywords Internal auditing, Fraud, Accountants
Paper type Research paper

Introduction

Recent corporate financial accounting scandals (e.g. Enron, WorldCom, Global Crossing, Tyco, etc.) have increased concerns about fraud, wiped out billions of dollars of shareholder value, and led to the erosion of investor confidence in financial markets (Peterson and Buckhoff, 2004; Rezaee et al., 2004). Globally, the average estimated loss per organization from economic crimes is $2,199,930 over a two-year period (PriceWaterhouseCoopers (PWC), 2003). In the USA, the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) estimates that about six percent of firm revenues, or $660 billion, is lost per year as the result of occupational fraud (Association of Certified Fraud Examiners, 2004).

Although larger businesses are more likely to experience economic crime, fraud may be more costly for small businesses (Thomas and Gibson, 2003; PriceWaterhouseCoopers (PWC), 2003). The average small business fraud amounted to $98,000 per occurrence compared to $105,500 per incident for large companies (Association of Certified Fraud Examiners, 2004). On a per employee basis, losses from fraud can be as much as 100 times greater at small firms than large firms (Association of Certified Fraud Examiners, 2004; Wells, 2003). In addition, the damage inflicted by fraud goes beyond direct monetary loss. Collateral damage may include harm to external business relationships, employee morale, firm reputation, and branding (PriceWaterhouseCoopers (PWC), 2003). In fact, some of the collateral effects of fraud, such as damage to firm reputation, can be long-term (PriceWaterhouseCoopers (PWC), 2003). Despite the increased incidence of fraud and enactment of new anti-fraud laws, many organizational anti-fraud efforts are not current and are somewhat superficial (Andersen, 2004). Hence, many entities are trying new and different steps to combat fraud (KPMG Forensic, 2003; PriceWaterhouseCoopers (PWC), 2003).

One reason that entities of all types are taking more and different steps to fight fraud is that the traditional red flags approach is not considered effective. The well-known red flags approach involves the use of a checklist of fraud indicators. The existence of red flags does not portend the presence of fraud but represents conditions associated with fraud; they are cues meant to alert an auditor to the possibility of fraudulent activity (Krambia-Kardis, 2002). Numerous commentators have cast doubt on the red flags approach as it suffers from two limitations:

(1) red flags are associated with fraud, but the association is far from perfect, and
(2) since it focuses attention on specific cues it might inhibit internal and external auditors from identifying other reasons that fraud could occur (Krambia-Kardis, 2002).

In fact, critics of SAS 99 – Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit – point to its heavy reliance on the red flags approach (Kranacher and Stern, 2004).

A second reason that organizations are trying more and different ways to attack fraud is that most entities have used an impractical strategy of fraud detection (Wells, 2004). Fraud prevention is a more viable strategy since it is often difficult to recover fraud losses once they are detected (Wells, 2004). Many companies and their auditors deal with fraud on a case-by-case basis rather than implement a long-term plan. Also, recent legislation such as the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) does not do much in terms of fraud prevention; instead, the law focuses on punishment and accountability (Andersen, 2004).

In the Fall 1997 issue of the Auditor’s Report, the American Accounting Association (AAA) encouraged research directed toward assisting auditors and investigators in preventing and detecting fraud. The growth in fraud cases indicates that a strong need exists for research approaches that better enable auditors and investigators to prevent and detect potential fraud. Thus, the purposes of this study are to analyze and understand accountants’ perceptions of the myriad techniques used to combat fraud, shed light on whether the techniques actually used by firms are considered the most effective and offer suggestions to practitioners as to what prevention and detection techniques are the “best.” Organizational management attempting to comply with SOX and similar laws by launching new anti-fraud programs, as well as external and internal auditors, will benefit from this study’s findings, when considering which anti-fraud methods to pursue. The benefits consist of less time spent on the use of ineffective techniques and reduction of fraud risk through earlier implementation of more effective fraud prevention and detection techniques.

The remainder of this paper is organized as follows. The next section reviews past research addressing fraud detection and prevention methods. The third section discusses various techniques for combating fraud. The fourth section presents the design of the study. The fifth section analyzes the results and the last section concludes the paper.

Sumber : https://aldirenaldi.blog.institutpendidikan.ac.id/seva-mobil-bekas/

Conclusion

Conclusion

Conclusion

The paper explored the auditors’ and users’ perceptions of the auditors’ responsibility for uncovering fraud, the performance of related auditing procedures, the nature and extent of fraud in Barbados, as well as the auditors’ response since Enron. The findings provided some valuable insights into how both parties view audit responsibilities and what their expectations are.
These results indicated that auditors strongly disagreed that they were responsible for uncovering fraud compared to the users’ strong view that they should be responsible. While fraud, in general, was not perceived to be a major problem in Barbados, there was a statistical significant difference between auditors and users on this point. Users showed moderate disagreement in fraud being a major problem compared to the strong disagreement of the auditors. In addition, both groups did not view fraudulent financial reporting as a major issue.
There was a general strong consensus by both groups that auditors should work to uncover related party transactions, assess internal controls, the work of the internal auditors, management’s characteristics and going concern issues, and ensure that audit findings are conveyed to the board of directors or audit committee, wherever applicable. However, users expected that auditors would actively search for illegal acts while auditors disagreed. Auditors and users agreed that auditing has improved since Enron, and both parties were fully informed on the issues surrounding the collapse of Enron. It was also found that organisations with strong internal controls, internal auditors and audit committees were better equipped to deal with fraud in any form.
Users in Barbados may need to be better informed as to how auditors view their role. Education may be the key in solving part of the problem, by closing the “misunderstanding gap” although the “expectation gap” may still exist (Porter, 1997). In addition, a precise and detailed engagement letter must, inter alia, contain all the relevant conditions necessary for the engagement, the services provided and the responsibilities of both parties. This is an excellent opportunity for the auditor to inform the client and to explain to the shareholders at the annual general meeting (rather than to the directors) that the prevention and detection of fraud rests with the company.
Makkawi and Schick (2003) suggested two approaches that auditors should adopt to aid in fraud detection. First, they argued that auditors need to “audit smarter” because they operate in a fixed fee environment, which limits the fees, that clients are willing to pay. This can be accomplished by the need for auditors to be more aware context in which the audit occurs and the fact that the nature and concentration of fraud varies by industry. Second, the authors suggested that auditors should exercise greater scepticism and rigorous assessment of management’s integrity, which are also required by SAS No. 99.
The fact that auditors in Barbados do not view the detection of fraud as their responsibility, but rather see their role as expressing an independent opinion on financial statements is an indication that they still need to be aware that undetected fraud could distort their findings and affect the reliability of their reports. Above all, from an ethical viewpoint, external auditors as well as internal auditors should report any suspicion of fraud rather than remain silent.
The findings from this research show a favourable picture on certain issues as audit respondents may have attempted to portray the profession in a favourable light. Future research may consider sending a large-scale self-administered questionnaire to remove any potential bias. Further research into this area could also be undertaken to investigate the functional and operational aspects of auditing for fraud.

Sumber : https://student.blog.dinus.ac.id/blogtekno/seva-mobil-bekas/

Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 – sekarang

Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 – sekarang

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.

 

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

  1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
  2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
  3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
  4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
  5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

baac juga :

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama

  1. a)    Masa demokrasi Liberal 1950 – 1959

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.

Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

  • Dominannya partai politik
  • Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
  • Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

  • Bubarkan konstituante
  • Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
  • Pembentukan MPRS dan DPAS
  1. b)    Masa demokrasi Terpimpin 1959 – 1966

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

  1. Dominasi Presiden
  2. Terbatasnya peran partai politik

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

  1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
  2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
  3. Jaminan HAM lemah
  4. Terjadi sentralisasi kekuasaan
  5. Terbatasnya peranan pers
  6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok  Timur)

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.


  1. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 – 1998

Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

  1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
  2. Rekrutmen politik yang tertutup
  3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
  4. Pengakuan HAM yang terbatas
  5. Tumbuhnya KKN yang merajalela

Sebab jatuhnya Orde Baru:

  1. Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
  2. Terjadinya krisis politik
  3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
  4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden
  5. Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

 

aumber

https://poekickstarter.com/wormax-io-apk/

 

Pengertian Nasionalisme Adalah

Pengertian Nasionalisme Adalah

Pengertian Nasionalisme Adalah

Pengertian Nasionalisme Adalah
Pengertian Nasionalisme Adalah

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1997:648)

Nasionalisme didefinisikan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu identitas yang dimiliki sebagai ikatan barsama dalam satu kelompok.

 

Nasionalisme dalam arti semangat kebangsaan karena kesamaan kultur artinya

pada persamaan-persamaan kultur yang utama seperti kesamaan darah atau keturunan, suku bangsa, daerah tempat tinggal, kepercayaan dan agama, bahasa dan kebudayaan. Pada pertumbuhan awal nasionalisme, dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan berupa kesetiaan seseorang secara total diabdikan secara langsung kepada negara. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan nasionalisme, yang notabene lemah dan bermutu renda

 

BEBERAPA BENTUK NASIONALISME

Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai bagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warga negara etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebagian atau semua elemen tersebut. Nasionalisme dapat dikelompokkan sebagai berikut:

 

Nasionalisme Kewarganegaraan atau Nasionalisme Sipil

Nasionalisme Kewarganegaraan adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyat. Rakyat sebagai warganegara berkehendak untuk mewujudkan negara, mengakui dan membela negaranya.

 

Nasionalisme Etnis

Di dalam nasionalisme etnis, negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Nasionalisme ini dibangun dari pandangan Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep volk (bahasa Jerman untuk rakyat).

 

Nasionalisme Romantik atau Nasionalisme Organik atau Nasionalisme Identitas

Nasionalisme Romantik adalah Kelanjutan dari nasionalisme etnis, dimana negara memperoleh kebenaran politik secara organik dari adanya kesamaan bangsa atau ras,menurut semangat romantisme cerita heroik yang terjadi dalam kehidupan sejarah bangsa atau ras yang bersangkutan.

 

Nasionalisme Budaya

Didalam nasionalisme ini negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama yang ada, berkembang, dan diakui, bukan yang berasal  dari sifat keturunan seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Sebagai contoh, rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan

 

Nasionalisme Kenegaraan

Nasionalisme Kenegaraan adalah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik ini sangat kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi nilai-nilai yang bersifat universal, misalnya kebebasan.

 

Nasionalisme Agama

Negara dalam nasionalisme agama memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu nasionalisme agama sering dicampuradukkan dengan nasionalisme etnis.


Baca Juga :

Ciri-ciri Guru Profesional

Ciri-ciri Guru Profesional

Ciri-ciri Guru Profesional

Ciri-ciri Guru Profesional
Ciri-ciri Guru Profesional

Setelah beberapa hari gak bisa ngenet karena gak da sinyal ahirnya malam ini bisa kembali kehabitat dan bisa ngenet lagi. senang sekali bisa kembali ngenet dan posting-posting lagi. Oya sahabat, malam ini aku akan posting sebuah hasil diskusi dengan teman beberapa minggu yang lalu judulnyya ciri-ciri guru profesional. Sebenarnya ini bukan murni hasil diskusi kami sih, tapi juga dirujuk dari berbagai sumber salah satunya di link yang dicantukan dibawah.

1. Selalu punya energi untuk siswanya

Seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuam mendengar dengan seksama.

2. Punya tujuan jelas untuk Pelajaran
Seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas.

3. Punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif
Seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga bisa mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas.

4. Punya keterampilan manajemen kelas yang baik

Seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa yang baik, saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif, membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen didalam kelas.

5. Bisa berkomunikasi dengan Baik Orang Tua
Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. Mereka membuat diri mereka selalu bersedia memenuhi panggilan telepon, rapat, email dan sekarang, twitter.

6. Punya harapan yang tinggi pada siswa nya

Seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa dikelasnya untuk selalu bekerja dan mengerahkan potensi terbaik mereka.

7. Pengetahuan tentang Kurikulum
Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya. Mereka dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran mereka memenuhi standar-standar itu.

8. Pengetahuan tentang subyek yang diajarkan

Hal ini mungkin sudah jelas, tetapi kadang-kadang diabaikan. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subyek yang mereka ajarkan. Mereka siap untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa, bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang kolaboratif.

9. Selalu memberikan yang terbaik untuk Anak-anak dan proses Pengajaran

Seorang guru yang baik bergairah mengajar dan bekerja dengan anak-anak. Mereka gembira bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan mereka dan memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan siswanya, sekarang dan nanti ketika siswanya sudah beranjak dewasa.

10. Punya hubungan yang berkualitas dengan Siswa
Seorang guru yang baik mengembangkan hubungan yang kuat dan saling hormat menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang dapat dipercaya.


Sumber: https://casic-global.com/stickman-apk/

Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan

 

Landasan Ilmu Pada Zaman Yunani

 

Periode filsafat yunani merupakan periode penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi atau pelangi. Gempa bumi dianggap bukan sebagai fenomena alam tetapi dewa bumi sedang menggoyangkan kepalanya.

Ketika filsafat diperkenalkan fenomena alam-fenomena alam yang ada tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa melainkan, aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Perubahan pola pikir tersebut tampaknya sederhana, tetapi implikasinya tidaklah sederhana.

Pada awalnya alam yang sifatnya ditakuti mulai didekati bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan yang bersifat logosentris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan rasio. Inilah yang menjadi titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti sekaligus mempertanyakan dirinya dan alam jagad raya.

 

 

Filosof Alam

 

1. Thales (624-546 SM)

Ia digelari Bapak filsafat, dialah yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan “apa sebenarnya asal usul alam semesta ini”. Dengan menggunakan pendekatan rasio di menjawab bahwa asal alam adalah air.

 

2. Anaximandros (610-540 SM)

Menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya yang disebut apeiron. Dia tidak setuju dengan air sebagai asal usul alam, karena jika benar air, maka air harus meliputi segalanya termasuk api yang merupakan lawannya.[3]

 

3. Heraklitos (540-480 SM)

Melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah, sehingga tidak ada suatupun yang benar-benar ada semuanya menjadi, sehingga realitas dari seluruhnya adalah gerak dan perubahan.

 

4. Pythagoras (580-500 SM)

Semua realitas dapat diukur dengan bilangan, sehingga bilangan adalah unsur utama dari alam dan sekaligus menjadi ukuran. Jasa Phytagoras sangat besar terutama dalam ilmu pasti dan ilmu alam.

 

Masa transisi

Penyelidikan terhadap alam tidak lagi menjadi fukos utama, tetapi sudah beralih kepada manusia. Kam “sofis” memulai kajian tentang manusia dan manusia adalah ukuran kebenaran. Tokoh utamanya adalah Protagoras (481-411 SM). Hal inilah yang menjadi cikal bakal “humanism”. Kebenaran adalah relative, sehingga membuka ruang untuk berspekulasi dan memunculkan sintesa baru.

 

Zaman Keemasan Filsafat Yunani

Tokoh-tokohnya antara lain Socrates, plato dan aristoteles. Bagi Socrates dasar bagi segala penelitian adalah pengujian diri sendiri. Semboyan yang disukainya adalah seperti yang ada di Kuil Delphi, yaitu : Kenalilah dirimu sendiri”.

Aristoteles melakukan analisis bahasa yang disebut silogisme. Silogisme terdiri dari tiga premis yaitu :

–          Premis mayor (semua manusia akan mati)

–          Premis minor (Socrates seorang manusia)

–          Konklusi (Socrates akan mati)

 

Perkembangan Ilmu Zaman Islam

Pada masa kekuasaan islam, khususnya dimasa dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat pesat. Tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang terkenal pada masa itu antara lain al Mansur, Harun al Rasyid, Al Kindi dan lain-lain. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dan dikategorisasi seperti matematikan, fisika, kimia, geometri dan lain sebagainya. Selain itu berkembang pula disiplin ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, dan fiqih.


Sumber: https://avatronpark.com/lost-alone-apk/