Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Salah satu pernyataan Roem-Royen adalah segera diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebelum dilaksanakan KMB diadakanlah Konferensi Inter – Indonesia antara wakil-wakil Republik Indonesia dengan BFO (Bijjenkomst voor Federaal Overleg) atau Pertemuan Permusyawarahan Federal. Konferensi ini berlangsung dua kali yakni tanggal 19 – 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan pada tanggal 31 Juli – 2 Agustus 1949 di Jakarta. Salah satu keputusan penting dalam konferensi ini ialah bahwa BFO menyokong tuntutan Republik Indonesia atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatanikatan politik ataupun ekonomi. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakanlah Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda). Sebagai ketua KMB adalah Perdana Menteri Belanda, Willem Drees. Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, BFO di bawah pimpinan Sultan Hamid II dari Pontianak, dan delegasi Be1anda dipimpin Van Maarseveen sedangkan dari UNCI sebagai mediator dipimpin oleh Chritchley.

Pada tanggal 2 November 1949 berhasil ditandatangani persetujuan KMB. Isi dari persetujuan KMB adalah sebagai berikut.

1.      Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949.

2.      Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.

3.      Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia – Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda.

4.      Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda.

5.      Pembentukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya.

Dari hasil KMB itu dinyatakan bahwa pada akhir bulan Desember 1949 Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Oleh karena itu pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AM . J.A Sassen. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AH.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini maka Indonesia berubah bentuk negaranya berubah menjadi negara serikat yakni Republik Indonesia Serikat (RIS).

BAB IV PENUTUP

A.    Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari makalai ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, Indonesia harus menunggu lama. Salah satu usahanya adalah dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Junbi Cosakai).

Setelah mendapatkan kemerdekaan, Indonesia harus memperjuangkan kemerdekaanya dari gangguan belanda. Salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah perjuangan diplomasi, yakni perjuangan melalui meja perundingan. Diantaranya:

1.      Pertemuan Soekarno-Van Mook

2.      Pertemuan Sjahrir-Van Mook

3.      Perundingan Sjahrir – Van Mook

4.      Perundingan di Hooge Veluwe

5.      Perundingan Linggajati

6.      Perundingan Renville

7.      Persetujuan Roem-Royen

8.      Konferensi Meja Bundar (KMB)

 

 

Sumber :

https://tokopediaaplikasi.id/xiaomi-sediakan-versi-murah-mi-note-3/