Konsep turuq al-Istinbāth

Konsep turuq al-Istinbāth dan diferensiasinya dengan masādir al-Ahkām dan adillah asy- Syarī’ah.

Dalam istinbāth hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syari’ dan sesuatu persoalan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum syara’ harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat dengan menggunakan dalil dan pijakan (sumber) yang jelas.

Terhadap dalil hukum, memang di kalangan ulama ushul terdapat beberapa sebutan yang berbeda satu sama lainnya.‘Abdul Wahab Khalaf misalnya, mengatakan bahwa pengertian dalil al-hukm atau adillah al-ahkām ini identik dengan ushūl al-ahkām (dasar-dasar hukum) dan masādir al-ahkām (sumber-sumber hukum).[59] Karenanya, para ulama ushul fiqh adakalanya menggunakan adillah al-ahkām untuk menunjukkan masādir al-ahkām dan sebaliknya. Sementara Asy-Syatibi menyebutnya dengan adillah asy-Syarī’ah (dalil-dalil syari’at), asās al-Tasyrī’ (Dasar-dasar penetapan hukum syara’) dan ushūl asy-Syarī’ah (Pokok-pokok hukum syara’).[60]

Akan tetapi, dari segi pengertian bahasa, kedua pengertian itu sebenarnya terdapat perbedaan. Masdar dalam pengertian bahasa adalah rujukan utama, tempat dikembalikannya segala sesuatu. Dalam pengertian bahasa Indonesia, sumber biasa diartikan sebagai “asal sesuatu”, seperti sumber air adalah tempat memancarnya air yang sering disebut dengan mata air. Dalam pengertian ini, maka masādir al-ahkām dalam Islam itu hanya Alquran dan Sunnah. Pengertian ini didukung oleh pengertian Allah sebagai al-Syari’ (Penentu atau Pencipta hukum Islam). Para ulama ushul fiqh pun sebenarnya menyatakan bahwa hukum Islam itu seluruhnya berasal dari Allah. Rasul hanya berfungsi sebagai penegas dan penjelas (al-mu’akkid wa al mubayyīn) hukum-hukum yang disampaikan Allah melalui wahyu-Nya, sekalipun terkadang Rasulullah saw. menetapkan hukum tertentu melalui Sunnahnya, ketika wahyu turun dari Allah. Akan tetapi, ketetapan Rasulullah saw. ini juga tidak terlepas dari bimbingan wahyu.[61]

Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh kontemporer lebih cenderung memilih bahwa yang menjadi sumber utama hukum Islam (masādir al-Ahkām al-Syar’iyyah) tersebut adalah Alquran dan Sunnah. Karena Alquran dan Sunnah disepakati seluruh ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer sebagai sumber primer hukum Islam. Dalam kaitannya dengan pengertian dalil yang dikemukakan di atas, Alquran dan Sunnah juga disebut sebagai “dalil hukum”. Artinya, ayat-ayat Alquran dan Hadits Nabi saw. di samping sebagai sumber hukum Islam, sekaligus sebagai dalil (alasan dalam penetapan hukum Islam).

Karena itu, dari sisi ini, apa yang dikemukakan ‘Abdul Wahhab Khalaf di atas, bahwa adillah al-ahkām identik dengan masādir al-ahkām adalah benar. Tetapi, dalil lain, seperti ijma’, qiyās, istihsān, mashlahah al-mursalah, dan sebagainya, tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam, karena dalil-dalil ini hanya bersifat al-kasyf wa al-izhār li al-hukm (menyingkap dan memunculkan hukum) yang ada dalam Alquran dan Sunnah.[62]

Pos-pos Terbaru