Sejarah Perkembangan Penggunaan Istilah Indonesia

Sejarah Perkembangan Penggunaan Istilah Indonesia

Sejarah Perkembangan Penggunaan Istilah Indonesia

Sejarah Perkembangan Penggunaan Istilah Indonesia
Sejarah Perkembangan Penggunaan Istilah Indonesia

J.R. Logan (1850)

menggunakan nama Indonesia dalam arti geografi. Hal ini terlihat dari karangannya yang berjudul “The ethnology of the Indian Achipelago”.

Kata Indonesia digunakan untuk menyebut pulau-pulau atau Kepulauan Hindia dan penduduknya yaitu bangsa Indonesia.

Kata Indonesia dalam arti etnologi mulai digunakan pada tahun 1884 oleh Bastian, dalam karangannya yang berjudul Indonesia Order die Inseln des Malagischen Archipels.

Kata Indonesia tidak lain yaitu Kepulauan Melayu (Hindia)

Sejak itu, istilah Indonesia digunakan dalam ilmu etnologi, aturan adat, dan ilmu bahasa.

Dalam hal ini guru-guru besar Universitas Leiden menyerupai R.A. Kern, Snouck Hurgronje, van Vollen Hoven, dan lain-lain berjasa sangat besar dalam membuatkan kata Indonesie, Indonesier, dan Indonesisch.

Pemakaian istilah Indonesia dalam pergerakan nasional dimulai dari para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Pada tahun 1908 para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda mendirikan organisasi yang berjulukan Indische Vereeniging.

Seiring dengan penggunaan istilah Indonesia

maka pada tahun 1922 berganti nama menjadi Indonesische Vereeniging, dan pada tahun 1924 berganti menjadi Perhimpunan Indonesia.

Majalahnya yang semula berjulukan Hindia Poetra juga menjelma Indonesia Merdeka. Sejak ketika itu kata Indonesia banyak digunakan oleh organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia.

Sebagai istilah pengetahuan, nama Indonesia makin terkenal digunakan di samping istilah Nusantara, yaitu ketika Suwardi Suryaningrat mendirikan Biro Pers di Belanda yang diberi nama Indonesisch Persbureau (tahun 1931).

Penggunaan istilah Indonesia

sebagai identitas nasional mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan kebulatan tekad dalam Sumpah Pemuda.

Sumpah Pemuda berisi tiga hal pokok yaitu bertanah air, berbangsa satu, dan berbahasa satu yaitu Indonesia.

Usaha pemakaian kata Indonesia dalam arti politik ketatanegaraan dimulai pada tahun 1930. Ketika itu, Moh. Husni Thamrin mengajukan mosi yang berisi semoga kata-kata Nederlandsch – Indie dan Inlander dihapuskan dari undang-undang dan diganti dengan Indonesie, Indonesier, dan Indonesisch. Namun ditolak oleh pemerintah Belanda.

Istilah Indonesia sebagai arti politik ketatanegaraan secara resmi digunakan pada masa Revolusi Agustus 1945. Dan puncaknya ketika dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Baca Artikel Lainnya:

Latar Belakang Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia

Latar Belakang Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia

Latar Belakang Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia

Latar Belakang Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia
Latar Belakang Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia

a. Kemenangan Jepang atas Rusia

Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum bila keperkasaan Eropa (bangsa kulit putih) menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna.

Hal itu ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia memperlihatkan bahwa saat pada tahun 1904-1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia, ternyata yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu yaitu Jepang.

Hal ini memperlihatkan semangat juang terhadap para penggerak pergerakan nasional di Indonesia. Faktor-faktor yang mengakibatkan Jepang menang dalam perang melawan Rusia yaitu:

a. Melakukan Meiji Restorasi, melaksanakan perubahan taktik politik luar negerinya dari kebijakan pintu tertutup menjadi pintu terbuka.

b. Memiliki semangat Bushido (jalan ksatria).Semangat ini di samping memperlihatkan kesetiaan kepada Kaisar dan nasionalisme, sekaligus memperlihatkan suatu etos kerja yang tinggi, penuh dengan disiplin dan kerja keras.

b . Partai Kongres India

Dalam melawan Inggris di India, kaum pergerakan nasional di India membentuk All India National Congress (Partai Kongres India), atas inisiatif seorang Inggris Allan Octavian Hume pada tahun 1885.

Di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini lalu tetapkan garis usaha yang mencakup Swadesi, Ahimsa, Satyagraha, dan Hartal. (https://blog.fe-saburai.ac.id/pengertian-seni-rupa-murni-jenis-gambar-dan-10-contohnya/)

Keempat anutan Ghandi ini, terutama Satyagraha mengandung makna yang memberi banyak ilham terhadap usaha di Indonesia.

c . Filipina di bawah Jose Rizal

Filipina merupakan jajahan Spanyol yang berlangsung semenjak 1571 – 1898. Dalam perjalanan sejarah Filipina muncul sosok tokoh yang berjulukan Jose Rizal yang merintis pergerakan nasional dengan mendirikan Liga Filipina.

Pada tahun 1892 Jose Rizal melaksanakan perlawanan bawah tanah terhadap penindasan Spanyol. Tujuan yang ingin dicapai yaitu bagaimana membangkitkan nasionalisme Filipina dalam menghadapi penjajahan Spanyol.

Dalam perjuangannya Jose Rizal dieksekusi mati pada tanggal 30 Desember 1896, sehabis gagal dalam pemberontakan Katipunan. Sikap patriotisme dan nasionalisme yang ditunjukkan Jose Rizal membangkitkan semangat rela berkorban dan cinta tanah air bagi para cendekiawan di Indonesia.

d . Gerakan Nasionalisme Cina

Dinasti Manchu (Dinasti Ching) memerintah di Cina semenjak tahun 1644 hingga 1912. Dinasti ini dianggap dinasti absurd oleh bangsa Cina lantaran dinasti ini bukan keturunan bangsa Cina.

Masuknya imbas Barat mengakibatkan munculnya gerakan rakyat yang menuduh bahwa Dinasti Manchu sudah lemah dan bekerja sama dengan imperialis Barat.

Oleh lantaran itu muncul gerakan rakyat Cina untuk menentang penguasa absurd yaitu para imperialis Barat dan Dinansti Manchu yang juga dianggap penguasa asing.

Munculnya gerakan nasionalisme Cina diawali dengan terjadinya pemberontakan Tai Ping (1850 – 1864) dan lalu disusul oleh pemberontakan Boxer. Gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia.

e. Gerakan Turki Muda

Gerakan nasionalisme di Turki pada tahun 1908 dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakannya dinamakan Gerakan Turki Muda. Ia menuntut adanya pembaruan dan modernisasi di segala sektor kehidupan masyarakatnya.

Gerakan Turki Muda memperlihatkan  pengaruh politis bagi pergerakan bangsa Indonesia alasannya yaitu mengarah pada pembaruan-pembaruan dan modernisasi.

Faktor Intern Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia

Faktor Intern Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia

Faktor Intern Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia

Faktor Intern Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia
Faktor Intern Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia

a. Sejarah Masa Lampau yang Gemilang

Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahitdan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut, terutama Majapahit memainkan peranan sebagai negara nasional yang daerahnya mencakup hampir seluruh Nusantara.

Kebesaran ini membawa pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia untuk senantiasa sanggup menikmati kebesaran itu. Hal ini sanggup menggugah perasaan nasionalisme golongan berakal pada dekade awal.

b . Penderitaan Rakyat Akibat Penjajahan

Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan semenjak masa Portugis. Politik devide et impera, monopoli perdagangan, sistem tanam paksa, dan kerja rodi merupakan tragedi bagi rakyat Indonesia.

Penderitaan itu menjadikan rakyat Indonesia muncul kesadaran nasionalnya dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan.

Atas prakarsa para kaum intelektual, persatuan itu sanggup diwujudkan dalam bentuk usaha yang bersifat modern. Perjuangan tidak lagi memakai kekuatan senjata tetapi dengan memakai organisasi-organisasi pemuda.

c . Pengaruh Perkembangan Pendidikan Barat di Indonesia

Perkembangan sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda tidak sanggup dipisahkan dari politik etis. Ini berarti bahwa terjadinya perubahan di negeri jajahan (Indonesia) banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negeri Belanda. Tekanan tiba dari Partai Sosial Demokrat yang di dalamnya ada van Deventer.

d . Pengaruh Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Perkembangan pendidikan di Indonesia juga banyak diwarnai oleh pendidikan yang dikelola umat Islam. Ada tiga macam jenis pendidikan Islam di Indonesia yaitu pendidikan di surau atau
langgar, pesantren, dan madrasah.

Walaupun dasar pendidikan dan pengajarannya berlandaskan ilmu pengetahuan agama Islam, mata pelajaran umum lainnya juga mulai disentuh. (https://blog.fe-saburai.ac.id/jenis-dan-contoh-jaringan-tumbuhan/)

Usaha pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah dan Kristenisasi tidak bisa meruntuhkan susila dan doktrin para santri.

Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan pejuang muslim pun bermunculan dari lingkungan ini. Banyak dari mereka menjadi pelopor dan tulang punggung usaha kemerdekaan.

Rakyat Indonesia yang lebih banyak didominasi ialah kaum muslim ternyata merupakan salah satu unsur penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia.

Para pemimpin nasional yang bercorak Islam akan sangat gampang untuk memobilisasi kekuatan Islam dalam membangun kekuatan bangsa.

e. Pengaruh Perkembangan Pendidikan Kebangsaan di Indonesia

Berkembangnya sistem pendidikan Barat melahirkan golongan terpelajar. Adanya diskriminasi dalam pendidikan kolonial dan tidak adanya kesempatan bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan, mendorong kaum berakal untuk mendirikan sekolah untuk kaum pribumi.

Sekolah ini juga dikenal sebagai sekolah kebangsaan alasannya ialah bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat dan mencetak generasi penerus yang berakal dan sadar akan nasib bangsanya.

Selain itu sekolah tersebut terbuka bagi semua masyarakat pribumi dan tidak membedakan dari kalangan mana pun.

Tokoh-tokoh pribumi yang mendirikan sekolah kebangsaan antara lain Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, Douwes Dekker mendirikan Ksatrian School, dan Moh. Syafei mendirikan sekolah tinggi Indonesische Nederlandsche School Kayu Tanam (INS Kayu Tanam).

f. Dominasi Ekonomi Kaum Cina di Indonesia

Kaum pedagang keturunan nonpribumi, khususnya kaum pedagang Cina semakin menciptakan kesal para pedagang pribumi. Puncak kekesalan kaum pedagang pribumi terjadi saat keturunan Cina mendirikan sekolah tinggi sendiri yakni Tionghoa Hwee Kwan pada tahun 1901.

Kekesalan tersebut diciptakan oleh Belanda untuk menimbulkan rasa iri hati rakyat Indonesia kepada keturunan Cina. Cina diberi kesempatan untuk menguasai bisnis eceran, pertokoan, dan menjadi kolektor pajak dari pemerintah Belanda.

Akibatnya kaum Cina menjadi lebih agresif. Peristiwa itu membangkitkan persatuan yang kokoh di antara sesama pedagang pribumi untuk menghadapi secara bersama efek dari pedagang Cina.

g. Peranan Bahasa Melayu

Di samping lebih banyak didominasi beragama Islam, bangsa Indonesia juga mempunyai bahasa pergaulan umum (Lingua Franca) yakni bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu menjelma bahasa persatuan nasional Indonesia.

Dengan posisi sebagai bahasa pergaulan, bahasa Melayu menjadi sarana penting untuk menyosialisasikan semangat kebangsaan dan nasionalisme ke seluruh pelosok Indonesia.

h. Istilah Indonesia sebagai Identitas Nasional

Istilah ‘Indonesia‘ berasal dari kata India (bahasa Latin untuk Hindia) dan kata nesos (bahasa Yunani untuk kepulauan), sehingga kata Indonesia berarti Kepulauan Hindia.

Istilah Indonesia, Indonesisch dan Indonesier makin tersebar luas pemakaiannya sesudah banyak digunakan oleh kalangan ilmuwan menyerupai G.R. Logan, Adolf Bastian, van Vollen Hoven, Snouck Hurgronje, dan lain-lain.

Menulis adalah proses bernalar

Menulis adalah proses bernalar

Menulis adalah Proses Bernalar

 

Menulis adalah proses bernalar

 

Pengertian Menulis

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Pengertian Menulis.

 

 

Fungsi dan Prinsip Menulis

Pada prinsipnya fungsi dan tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir, dapat menolong kita berpikir secara kritis, dapat memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman.

 

 

Tujuan Penulisan :

* Memudahkan dalam proses bernalar
* menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang
* memberikan ilmu kepada masyarakat

 

 

Penulis yang dapat memanfaatkan situasi dengan tepat. Situasi yang harus diperhatikan dan dimanfaatkan itu sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan sang penulis (perubahan yang diharapkannya akan terjadi pada diri pembaca).

2. Pembaca atau pemirsa (apakah pembaca itu orang tua, kenalan, atau teman sang penulis).

3. Waktu atau kesempatan (keadaan-keadaan yang melibatkan berlangsungnya suatu kejadian tertentu, waktu, tempat, dan situasi yang menuntut perhatian langsung, masalah yang memerlukan pemecahan, pertanyaan yang menuntut jawaba, dan sebagainya) (Angelo, 1980:20).

 

Baca Juga Artikel Lainnya:

 

Aliran Sisi Penawaran

Aliran Sisi Penawaran

Aliran Sisi Penawaran

 

Aliran Sisi Penawaran

 

Aliran Sisi Penawaran (SUPPLY SIDERS)

Pada tahun 1971-1973 perekonomian Amerika Serikat mengalami boom karena kebijaksanaan fiskal dan moneter yang ekspansif pada periode-periode sebelumnya, sesuai ajaran Keynesian. Akibat perekonomian yang memanas, pada tahun 1973 harga-harga pangan dan bahan baku mulai naik, dan kebetulan pada tahun itu juga terjadi guncangan harga minyak akibat politik embargo yang dilakukan oleh negara-negara penghasil minyak (OPEC) yang menghantam perekonomian Amerika Serikat. Semua ini menyebabkan terjadinya goncangan pada sisi penawaran. Perekonomian mulai lesu, produksi berkurang, pengangguran semakin tinggi, dan pada saat yang bersamaan inflasi juga meninggi diiringi oleh naiknya harga-harga secara umum.

Menghadapi gejala-gejala seperti disebutkan di atas para ahli ekonomi agak tersentak, sebab belum pernah menghadapi persoalan seperti ini sebelumnya. Karena gejala-gejala seperti yang diuraikan di atas agak baru, para ahli ekonomi waktu itu kurang tahu mengenai apa yang mesti diperbuat. Tingginya inflasi nampaknya menghendaki pembatasan kebijaksanaan fiskal dan moneter yang ekspansif. Tetapi goncangan penawaran telah menyebabkan berkurangnya produksi nasional, dengan demikian juga sulit untuk membatasi kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal dan moneter tersebut.

Pada tahun-tahun sebelumnya kebijaksanaan moneter yang restriktif cukup ampuh dalam memerangi inflasi. Bahkan pada akhir tahun 1974, pada saat resesi mulai jalan, pemerintah Amerika Serikat masih mempertimbangkan suatu program peningkatan tingkat pajak untuk memerangi inflasi. Tetapi yang betul-betul dilaksanakan tahun 1975 adalah kebijaksanaan fiskal yang ekspansif. Sebagaimana dampaknya, perekonomian bergerak cepat (terjadi recovery) dan tingkat pengangguran dapat ditekan. Hanya saja, sekarang tingkat inflasi sangat tinggi. Keadaan menjadi lebih parah sewaktu gelombang kenaikan harga-harga minyak kedua pada tahun 1978 kembali menghantam perekonomian Amerika Serikat.

Dalam menghadapi inflasi yang semakin tinggi tersebut pemerintah Amerika Serikat mencoba mengadopsi kebijaksanaan moneter yang baru, sesuai ajaran monetaris, yang terkonsentrasi pada usaha menahan laju pertumbuhan stok uang. Pada saat yang bersamaan permintaan akan pinjam agak naik, baik dari pihak produsen maupun konsumen. Khawatir pada berlanjutnya inflasi maka pemerintah Amerika Serikat pada bulan Maret 1980 mengumumkan suatu program pengawasan kredit. Jumlah pinjaman-pinjaman dibatasi. Langkah ini perlu diambil untuk menahan laju pertumbuhan stok uang.

Sementara pemerintah masih berusaha mengontrol laju pertumbuhan uang untuk menekan inflasi, tahun 1981-1982 terjadi resesi. Di ukur dari tingkat pengangguran yang diakibatkannya, resesi ini dinilai yang terburuk sejak depresi besar-besaran tahun 30-an. Pada akhir tahun 1982 akhirnya pemerintah mengabaikan rencana pembatasan uang sesuai anjuran kubu monetaris, melainkan membiarkan jumlah uang beredar tumbuh cukup tinggi untuk memerangi resesi yang dihadapi. Tentu saja hak tersebut membuat Milton Friedman, yang menjadi arsitek aliran monetaris, sangat marah. Dalam suratnya ke Well Street Journal (18 Desember 1985) Friedman menjelaskan bahwa pemerintah (tepatnya, the Fed’s) tidak pernah mengadopsi kebijaksanaan yang dianjurkannya secara serius. Pengakuan pemerintah tahun 1979 yang akan mengadopsi kebijaksanaan moneter sesuai anjuran kubu monetaris dituduh sebagai retorika belaka, tetapi tidak dilakukan secara konsisten dalam praktek. Lebih lanjut Friedman menjelaskan bahwa sejak the Fed’s mengakui menganut pandangan monetaris tahun 1979 pertumbuhan stok uang justru lebih tidak stabil. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, demikian tuduh Friedman, jelas bukan kebijaksanaan sesuai anjuran monetaris.

Kesimpulannya, aliran monetaris memang pernah berhasil meyakinkan orang bahwa stok uang sangat erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas ekonomi, tetapi penerapan kebijaksanaan ekonomi sesuai pandangan monetaris tidak dijalankan dengan sepenuh hati di Amerika Serikat. Kecuali pada periode tahun 1969-1971 dalam usaha memerangi inflasi yang diwarisi dari pemerintahan Johnson.

Walaupun kebijaksanaan mopnetaris lahir di Amerika Serikat, tetapi negara yang melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan resep monetaris ini bukanlah pemerintahan Amerika Serikat sendiri, melainkan pemerintahan Thatcher di Inggris. Kebijaksanaan yang dianut oleh Reagan untuk menghadapi inflasi dan kelesuan ekonomi pada tahun 80-an adalah sesuai anjuran aliran baru yang dikenal dengan sisi penawaran (supply-side economics).

 

 

Tokoh- Tokoh Aliran Sisi Penawaran

Menurut Harold McCure dan Thomas Willet (1983) aliran sisi penawaran dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu “kelompok utama” dan “kelompok radikal”. Kelompok aliran utama diwakili oleh Martin Feldstein (dari Harvard University) dan Michael Boskin (dari Standford University). Kelompok ini menekankan perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok aliran utama banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial (social security) terhadap jumlah, tabungan, Kelompok ini telah banyak memberikan sumbangan pemikiran fewat jurnal-jurnal ilmiah dan sangat berpengaruh serta aktif dalam profesi ekonomi. Kelompok kedua yang disebut kelompok radiakal adalah kelompok yang mendapat publisitas lebih banyak. Kelompok ini menyatakan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi dan penawaran tenaga kerja serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Termasuk dalam kelompok radikal ini adalah Arthur Laffer dan George Gilder serta anggota kongres Jack Kemp.

Kelompok aliran sisi penawaran radikal pada intinya mengajukan dua preposisi :

(1) bahwa pemotongan pajak akan memberi dampak besar terhadap produktivitas kerja sehingga secara total penerimaan pajak akan meningkat,  (2) bahwa program pemotongan pajak akan memberi dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa aliran sisi penawaran muncul tahun 1970-an, dan semakin populer tahun 80-an dimasa pemerintahan Reagen di Amerika Serikat. Karena pandangan pakar-pakar aliran sisi penawaran langsung dijalankan oleh Reagan, maka pandangan ekonomi mereka juga sering dijuluki Reagonimics. Bagaimanapun, tidak ada definisi yang spesifik dari Reaganomics ini selain kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Reagan, terutama tahun 1981-1982.

 

 

Perbedaan Pandangan Keynesian dan Monetaris

Pada tahun 70-an terjadi debat hangat antara Kubu Keynesian dengan kubu monetaris tentang gejala-gejala dan masalah-masalah ekonomi berikut kebijaksanaan yang seyogyanya diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Walau pendapat mereka sering bertentangan, di mana dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi kubu Keynesian lebih menyukai kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif, sedang kubu monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang kontraktif-konservatif, tetapi di antara keduanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama melihat perekonomian dari sisi permintaan.

Berbeda dengan kedua aliran yang disebut di atas, aliran sisi penawaran percaya bahwa yang harus diberi perhatian utama bukan segi permintaan seperti yang dilakukan kubu Keynesian maupun monetaris,melainkan sisi penawaran. Perubahan dalam titik pandang ini terjadi karena masalah ekonomi yang dihadapi tahun 80-an berbeda dengan yang dihadapi pada masa-masa sebelumnya, terutama pada masa Keynes.b Seperti pernah diuraikan sebelumnya, pada masa Keynes perekonomian relatif kurang berkembang, ditandai oleh keadaan di mana sering terjadi resesi bahkan juga depresi, dan harga-harga cenderung menurun. Pada tahun 80-an perekomian juga mengalami kelesuan dengan tingkat pertumbuhan sangat rendah, akan tetapi angka inflasi tinggi karena meningkatnya harga-harga didorong oleh naiknya harga-harga minyak sewaktu negara-negara OPEC melancarkan politik embargo minyak mereka.

Motto kerja aliran sisi penawaran sangat berbeda dengan kubu Keynesian yang lebih suka melakukan fine-tunning. Bagi pakar-pakar aliran sisi penawaran, adalah lebih baik meningkatkan pendapatan nasional lewat pemanfaatan sumber daya penuh daripada mencoba menekan atau meredakan fluktuasi ekonomi. Kesempatan kerja penuh sangat besar artinya bagi pemikir-pemikir aliran sisi penawaran. Walau misalnya dalam jangka pendek laju pertumbuhan kesempatan kerja hanya naik sedikit, tetapi dampak jangka panjangnya sangat besar karena dampak tersebut bekerja secara kumulatif. Adapun kunci utama untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh ialah dengan memberi insentif pada para pelaku ekonomi agar mau lebih rajin bekerja dan berproduksi.

Begitu juga dalam usaha mengatasi inflasi dan pengangguran, jalur yang ditempuh oleh aliran sisi penawaran bukan melalui pengeluaran pemerintah sebagaimana dianjurkan kubu Keynesian, tetapi justru sebaliknya yaitu melalui program penurunan pajak. Alasan yang dikemukakan mereka, turunnya pajak akan menambah gairah investasi, yang akan mendorong peningkatan dalam produksi. Dengan meningkatnya produksi maka masalah pengangguran dapat diatasi, dan sekaligus inflasi dapat diredakan.

Perbedaan lain dengan kubu Keynesian ialah dari jangka analisis. Kalau kubu Keynesian menggunakan analisis jangka pendek, maka tekanan utama aliran penawaran adalah kebijaksanaan perturnbuhan jangka panjang, yang dilakukan dengan mempromosikan kesempatan kerja penuh dan perubahan teknologi. Dalam hal ini kubu sisi penawaran mirip dengan kubu monetaris, yang sama-sama cenderung menggunakan analisis jangka panjang. Persamaan lainnya dengan kubu monetaris adalah dalam penggunaan kebijaksanaan ekonomi, di mana kedua kubu sama-sama tidak menyukai kebijaksanaan yang bersifat ekspansif, baik dalam kebijaksanaan fiskal maupun moneter. Terakihir, kedua kubu sama-sama kembali melirik ke teori-teori klasik yang sama sekali ditinggalkan oleh Keynes dan para pendukungnya.

Menurut Lipsety dan Steiner (1981) ajaran yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir aliran sisi penawaran ini pesisi sarna dengan yang dianjurkan oleh Adam Smith dengan teori klasiknya, hanya dalam versi yang lebih modern. Persamaan

pandangan sisi penawaran dengan ajaran klasik antara lain: (1) dalam menjelaskan inflasi maupun deflasi keduanya sama-sama menekankan pembahasan dari sisi produksi, atau sisi penawaran ; (2) dalam mengontrol inflasi mereka menggunakan pendekatan yang sama, yaitu dengan mendorong kurva penawaran agregat ke kanan, dimana dengan cara ini produksi (output) akan meningkat, dan pada saat yang sama harga-harga dapat ditekan ke bawah ; dan (3) dalam memperbaiki perekonomian lebih suka mendorong sisi penawaran ke kanan, bukan mengutak-atik sisi permintaan agregat seperti yang dilakukan kubu Keynesian.

 

Program Penurunan Pajak Dan Anggaran Berimbang

Kebijaksanaan yang dilancarkan negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC telah menggoncang perekonomian Amerika Serikat dua kali. Goncangan pertama terjadi pada tahun 1973/1974. Pada goncangan pertama ini harga-harga minyak naik sampai empat kali lipat dalam sekejap. Akibatnya perekonomian di negara-negara Industri mengalami resesi yang sangat parah, terburuk sesudah depresi besar-besaran tahun 30-an. Goncangan kedua terjadi tahun 1979/1980, juga oleh kenaikan harga-harga minyak. Akibat dari goncangan di sisi penawaran tersebut harga-harga jadi naik, dan inflasi melambung. Kedua goncangan tersebut membuat orang takut pada goncangan yang terjadi pada sisi penawaran, yang didorong oleh kenaikan biaya-biaya. Jika kurva penawaran bergeser ke kiri, output berkurang dan pada saat yang bersamaan harga-harga melambung.

Dalam situasi seperti ini, kalau seandainya dilakukan kebijaksanaan ekspansif, baik kebijaksanaan fiskal maupun moneter, maka harga-harga akan semakin tinggi dan inflasi tentu akan semakin membubung, Oleh karena itu timbul pemikiran bahwa yang sebaiknya diutak-atik adalah sisi penawaran (supply shocks). Dengan mendorong penawaran agregat ke kanan maka output akan bertambah, dan bersamaan dengan itu harga-harga akan semakin menurun. Ini jelas merupakan hal yang sangat menarik. Ibarat pepatah, sambil menyelam minum air, sambil memaju pertumbuhan output nasional, tingkat inflasi dapat ditekan.

Sekarang apa kebijaksanaan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan dalam upaya mempromosikan peningkatan output nasional sekaligus membuka kesempatan kerja serta menekan laju inflasi tersebut? Cara yang dianjurkan untuk ditempuh cukup banyak, antara lain: (1) mendorong masayarakat untuk lebih rajin menabung ; (2) menurunkan tingkat pajak; (3) mendorong masyarakat untuk lebih berani mengambil resiko dalam berusaha ; (4) mendorong mobilisasi angkatan kerja, dan (5) mendorong masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor riil.

Langkah pertama yang mendorong masyarakat untuk lebih rajin menabung, kalau diperhatikan sangat berbeda dengan pandangan kubu Keynesian. Kubu Keynesian menganggap kegiatan menabung hanya baik untuk segolongan orang, tetapi jika hal ini dilakukan oleh semua orang, akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional atau masyarakat secara keseluruhan (paradox of thrift). Kubu sisi penawaran justru melihat aktivitas menabung dari sisi positifnya, di mana dengan semakin besarnya tabungan masyarakat maka akan terkumpul dana untuk kegiatan investasi, dan selanjutnya hal ini akan mendorong peningkatan dalam produksi dan sekaligus peningkatan dalam pendapatan nasional serta pembukaan lapangan kerja baru.

Kedua, dengan menurunkan tingkat pajak, maka produksi akan meningkat sebab orang akan terdorong untuk bekerja lebih rajin. Pendapat ini betul-betul “asli” dari pemikir-pemikir aliran sisi penawaran. Bagaimanapun, pendapat ini sedikit kontroversil, dan karenanya perlu akan dibahas lebih detil kemudian.

Ketiga, yaitu mendorong masyarakat untuk lebih berani mengambil resiko, juga perlu dilakukan dengan menurunkan tingkat pajak dibarengi dengan langkah-langkah deregulasi dibidang perekonomian. Dengan cara begini maka pengusaha-pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi dan menggali inovasi serta temuan-temuan baru untuk meningkatkan produksi.

Keempat, yaitu mendorong mobilitas angkatan kerja, dilakukan dengan menghentikan program-program bantuan sosial dari pemerintah, misalnya dengan mengurangi bantuan pangan (foods tamps) atau bantuan daerah-daerah miskin dan sejenisnya. Dengan dikuranginya program-program bantuan sosial ini orang akan terpaksa mencari di lapangan atau daerah lain yang lebih menjanjikan masa depan yang lebih baik. Langkah ini oleh sebagian orang dinilai terlalu “dingin” dan kurang berperikemanusiaan, tetapi pakar-pakar aliran sisi penawaran yakin hasilnya dijamin lebih efektif dalam usaha mengatasi kemiskinan. Dasar asumsinya ialah, jika golongan-golongan miskin tertentu tetap dibantu, mereka akan menjadi manja, mentalnya menjadi lembek, tidak mandiri, tidak mau berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik dan di masa datang akan selalu tergantung pada bantuan pemerintah. Langkah yang terlalu dingin seperti ini tentu akan menimbulkan debat hangat di berbagai kalangan, baik di kalangan ekonomi maupun politisi (apalagi politikus) jika dianjurkan di Indonesia, terutama dengan hangat-hangatnya program Inpres Desa Miskin dalam upaya mengentaskan kemiskinan dari bumi Indonesia saat ini.

Kelima, mendorong masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor riil, yaitu mengarahkan masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor-sektor atau bidang usaha yang betul-betul tampak hasilnya dalam peningkatan output nasional. Perluasan lapangan pekerjaan di bidang-bidang sosial seperti hukum, sosial, antropologi, keguruan dan bahkan ekonomi ,serta akuntansi tidak begitu dianjurkan, sebab hasil pekerjaan mereka tidak begitu nampak dalam upaya meningkatkan produksi atau output nasional.

Pandangan yang disebut terakhir agaknya relevan untuk masyarakat Indonesia saat ini, di mana sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada lebih banyak menghasilkan manusia yang hanya ahli dalam “bercakap-cakap”, tetapi tidak begitu nampak produksi nyatanya. Jenis sarjana yang lebih dibutuhkan Indonesia di masa sekarang dan masa depan adalah para insinyur, sarjana politeknik, bukan lulusan hukum, IKIP, ekonomi, sosial, politik dan sejenisnya yang lulusannya sudah jauh melampaui jumlah yang diperlukan atau diminta pasar kerja.

Dari berbagai langkah yang disebut di atas, langkah yang paling disukai dan sering diidentikkan dengan ajaran sisi penawaran ialah langkah kedua, yaitu lewat program pemotongan pajak. Pakar-pakar aliran sisi penawaran percaya bahwa pemotongan pajak tidak akan menyebabkan berkurangnya produksi nasional, tetapi justru akan meningkatkannya. Bahkan lebih jauh mereka menjamin bahwa pemotongan pajak ini sendiri tidak akan mengurangi penerimaan pemerintah dalam total pajak yang dikumpulkan.

Preposisi yang diajukan oleh ahli-ahli ekonomi sisi penawaran ini jelas agak bersifat kontroversil. Pendapat umum waktu itu ialah, bahwa tingkat pajak yang lebih rendah berarti penerimaan pemerintah yang lebih rendah pula. Tetapi menurut ahli sisi penawaran tidak demikian. Pengurangan beban pajak dapat meningkatkan penerimaan pemerintah karena adanya dampak insentif terhadap partisipasi kerja yang lebih tinggi. Misalkan pada awalnya pemerintah menetapkan pajak sebesar 25 persen dari tambahan pendapatan. Jika orang menerima upah 10 dolar AS per jam, maka yang jikantonginya hanya 7,5 dolar, dan yang 2,5 dolar lari ke tangan pemungut pajak, yaitu pemerintah. Sekarang misalkan beban pajak dipotong menjadi 15 persen dari tambahan pendpatan. Berarti uang yang masuk kantong sekarang adalah 8,5 dolar per jam. Ini akan mendorong orang lebih aktif dan

bekerja lebih lama. Kalau program ini bisa menaikkan rata-rata jam kerja sebanyak dua jam, maka yang diterima pemerintah bukan 1,5 dolar melainkan 3 dolar. Angka ini jelas lebih besar dari 2,5 dolar seperti yang diterima sebelum program pemotongan beban pajak.

Pakar-pakar aliran sisi penawaran percaya bahwa program pemotongan pajak akan menguntungkan semua pihak. Pekerja memperoleh pendapatan sesudah pajak (income after tax) yang lebih tinggi, pemerintah juga memperoleh penerimaan total dari pajak yang juga lebih besar. Jam kerja yang lebih lama berarti output nasional akan meningkat, dan perekonomian akan berkembang.

Pandangan dari tokoh-tokoh sisi penawaran ini nampaknya sangat disukai dan didukung oleh Presiden Reagan, ditunjukkan dengan diumumkannya program penurunan tingkat pajak tahun 1981. Ada dua alasan utama mengapa kebijaksanaan penurunan pajak ini disukai oleh Reagan. Pertama, sebagaimana yang dijanjikan oleh pakar-pakar ekonomi aliran sisi penawaran, dengan mengurangi pajak maka partisipasi kerja akan meningkat, sehingga mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja sekaligus mengurangi angka inflasi. Kedua, Reagan tidak suka kongres memegang dana (yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak) terlalu banyak, sebab program-program yang dijalankan mereka kebanyakan dinilai tidak efektif. Jika masukan dari pajak tetap tinggi, maka dana yang tersedia untuk program-program pemerintah juga tinggi, dan akan lebih banyak dana yang digunakan untuk program-program yang tidak efektif.

Jika ditinjau ke belakang, sejak tahun 60-an peran pemerintah dalam perekonomian cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari besarnya bagian pengeluaran pemerintah dalam GNP. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga dijumpai di negara-negara lain sebagai akibat pengaruh Keynesian. Di Amerika sejak tahun 1981 kebijaksanaan pengeluaran pemerintah yang tumbuh terlalu cepat rnendapat serangan tajam dari berbagai pihak, terutama kelompok sisi penawaran. Alasan utama ketidaksenangan tersebut adalah karena kenyataan bahwa sebagian besar dari program-program yang berasal dari pemerintah tidak memberikan manfaat yang memadai, dan di lain pihak beban pajak masyarakat terlalu tinggi.

Banyak hasil studi menunjukkan bahwa hasil-hasil yang dicapai dari berbagai program pengeluaran pemerintah tidak memberikan hasil memadai, bahkan tidak sedikit yang hasilnya mendapat predikat buruk sekali. Bahkan program-program yang mempunyai tujuan mulia seperti sistem keamanan sosial (social security system) dan program kupon pangan (food stamp program) tidak lepas dari berbagai kritik. Isu-isu tentang ketidak efektifan program-program pemerintah yang lebih rinci dapat di lihat antara lain dalam tulisan Peter Saunders dan Friedrich Klan dalam The Role of the Public Sector (1985).

Implikasi dari berbagai kritik tersebut ialah perlunya melakukan evaluasi terhadap program-program pemerintah. Yang nyata-nyata tidak atau kurang efektif dikurangi atau ditiadakan sama sekali, dan hanya program-program yang nyata-nyata bermanfaat boleh dilanjutkan. Karena program-program pemerintah banyak yang tidak efektif, satu-satunya cara yang logis untuk membatasi pengeluaran pemerintah ialah dengan mengurangi pemasukannya. Kalau pemasukan tetap tinggi, maka pengeluaran tentu akan tetap tinggi pula. Dan cara paling ampuh untuk mengurangi penerimaan pemerintah adalah dengan mengurangi beban pajak. Secara sederhana, daripada susah-susah mengumpulkan pendapatan dari pajak untuk membelanjai program-program pemerintah yang tidak efektif hasilnya, lebih baik membiarkan dan tetap berada di tangan masyarakat. Biarkan mereka mengatur sendiri sipa yang terbaik yang bisa dilakukan dengan dana yang ada di tangannya. Dengan dasar kepercayaan bahwa tiap orang rasional dan tahu sipa yang terbaik

untuk meningkatkan kesejahteraannya masing-masing, mereka pasti mampu mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka masing-masing. Dengan dikuranginya beban pajak, bagian dana untuk kegiatan-kegiatan produktif di tangan masyarakat menjadi lebih besar sehingga produksi akan bertambah dan begitu juga kesempatan kerja terbuka lebih luas sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat luas akan meningkat.

Kesimpulannya, pemikir-pemikir aliran sisi penawaran percaya bahwa dampak positif penggunaan dana sendiri oleh swasta terhadap peningkatan output nasional, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan keadaan di mana pajak dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian dialokasikan oleh pemerintah untuk berbagai program pembangunan.

Demikianlah, maka pada masa pemerintahan Reagan dilakukan apa yang disebut tax revolt, yaitu program pembatasan berbagai bentuk pajak, yang disertai jaminan konstitusi amandemen bahwa pengeluaran pemerintah harus berimbang dengan penerimaan (balance budget). Amandemen anggaran berimbang mempunyai target agar pengeluaran pemerintah diturunkan hingga 20 persen dari GNP. Dengan pematokan seperti itu, berarti pengeluaran pemerintah hanya mungkin jika GNP naik. Pendukung program yang bersifat balance budget antara lain Alan Blinder dan Douglas Holtz Aeakin, serta Herbert Stein. Dalam jurnal : Public Opinion and the Balance Budget (1984) Blinder dan Eakin menyatakan bahwa seperti pengawasan upah-harga, program anggaran yang berimbang juga lebih populer di kalangan masyarakat daripada kalangan pakar-pakar ekonomi. Sebuah pengumpulan pendapat yang dilakukan sepuluh tahun sesudah depresi besar-besaran memperlihatkan bahwa 61 persen penduduk lebih suka mengurangi pengeluaran pemerintah untuk mengimbangi anggaran, dan hanya 17 persen yang menentang. Hingga sekarang popularitas gagasan anggaran berimbang tidak pernah turun.

Sesungguhnya, berapa sebaiknya bagian pengeluaran pemerintah dari GNP? Pertanyaan seperti ini sulit dijawab. Lagi pula, yang menentukan biasanya bukan para pakar ekonomi, melainkan sekelompok politisi. Mereka biasanya ingin tampil “hebat” dengan berbagai program untuk membantu sekelompok masyarakat tertentu. Padahal kalau mereka bisa sedikit low profile, dan tidak membebani pajak terlalu tinggi untuk mendanai program- program mereka yang lebih banyak tidak efektif, hasilnya dipercaya akan lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

 

 

Diskusi Pakar-pakar Ekonomi

Pengaruh ajaran pakar-pakar ekonomi sisi penawaran cukup luas, terutama pada tahun-tahun awal pemerintahan Reagan. Pandangan mereka juga mendapat dukungan luas dari kalangan media, terutama sekali dari Wall Street Journal. Sebagai dampak dari pandangan ahli-ahli ekonomi sisi penawaran, orang makin kritis terhadap program-program pemerintah.

Jika dikaitan dengan keadaan di Indonesia, pandangan di atas mungkin ada benarnya. Sebagaimana diungkapkan oleh “begawan” ekonomi Indonesia –Sumitro Djojohadikusumo -pada Kongres ISEI ke-13 akhir tahun 1993 di Surabaya, ternyata tidak kurang dari 30 persen dana pembangunan di Indonesia mengalami kebocoran, sedang dana yang terpakai tidak jelas efektivitasnya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Tidak lama kemudian Menteri Keuangan mengumumkan kenaikan pendapatan yang dapat dikenai pajak, yang berarti akan mengurangi penerimaan pajak. Apakah ini disebabkan pemerintah Indonesia terpengaruh oleh pandangan aliran sisi penawaran dari Amerika Serikat ini, terlalu pagi untuk menyimpulkannya.

Sekarang pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan program pengentasan kemiskinan, antara lain lewat bantuan-bantuan langsung dan program Inpres Desa Miskin. Para pemimpin kita percaya program ini akan memberikan hasil

positif bagi pengurangan kemiskinan dan perluasan pemerataan. Menurut ahli-ahli sisi penawaran program-program seperti ini umumnya kurang atau tidak efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Mana di antara kedua pendapat ini yang benar, juga sulit dijawab sekarang. Untuk itu sebaiknya program-program yang telah dijalankan dievaluasi setelah beberapa tahun berjalan. Kalau program pengentasan kemiskinan ini nyata-nyata membantu dalam usaha menghalau kemiskinan dari bumi Indonesia, boleh diteruskan. Tetapi kalau tidak efektif, apalagi kalau hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan pribadi, tentu perlu dipikirkan alternatif lain yang lebih terjamin hasilnya.

Sekarang bagaimana penilaian terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi berikut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diajurkan oleh pakar-pakar ekonomi sisi penawaran ? Sebagaimana yang disajikan sebelumnya. Aliran sisi penawaran tampil dengan menjanjikan cara yang sangat mudah untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi pada tahun 80-an, yaitu dengan 10 mengurangi pajak. Dengan mengurangi beban pajak, mereka percaya bahwa program tersebut akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan inflasi, dan bahwa anggaran akan berimbang. Tetapi sayang bukti- bukti kurang mendukung harapan-harapan mereka.

Dua tahun sesudah terlaksanannya program pemotongan pajak tingkat inflasi memang turun. Tetapi banyak yang meragukan keberhasilan ini disebabkan program pemotongan pajak. Sebaian lainnya percaya hal ini terjadi karena program kebijaksanaan uang ketat yang dilaksanakan pada periode sebelumnya, bukan karena keberhasilan program pemotongan pajak yang dijalankan pada awal pemerintahan Reagan. Bukti lebih nyata yang menyebabkan kepopuleran aliran sisi penawaran cepat merosot ialah bahwa output nasional secara nyata turun, bukan meningkat sebagaimana diramal semula. Begitu juga penerimaan pemerintah secara total dari pajak tidak pernah naik sebagaimana digemar-gemborkan selama ini oleh pakar-pakar sisi penawaran.

Pada tahun 1983 -1984 perekonomian Amerika Serikat kembali sembuh. Untuk keberhasilan ini pakar-pakar aliran sisi penawaran mengklaim bahwa keberhasilan tersebut adalah sebagai dampak dari kebijaksanaan yang dijalankan selama ini, sesuai anjuran kubu sisi penawaran. Mereka bersikeras bahwa program pemotongan pajak yang dilakukan awal tahun 1982 telah berhasil menjalankan misinya meningkatkan output dan menekan inflasi lewat pemberian insentif yang lebih besar pada masyarakat untuk bekerja lebih aktif. T etapi sebagian pakar lain percaya hal ini disebabkan oleh dampak kebijaksanaan moneter yang ekspansif di masa sebelumnya.

Karena bukti-bukti menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang dijalankan sesuai anjuran kubu sisi penawaran ini kurang ampuh, maka tidak ayal teori- teori dan pandangan-pandangan mereka menjadi sasaran kritik. Baca Juga: Rotasi Bumi  Kritik tentang praktek kebijaksanaan pemotongan pajak yang dilakukan semasa pemerintahan Reagan atas anjuran ahli-ahli ekonomi sisi penawaran tersebut antara lain dapat dilihat dari tulisan Richard H. Fink: Greed is Not Enough:

Reaganomics (1982).

Tetapi anehnya, yang mengajukan kritik tidak hanya pihak luar. Kritik yang paling mengejutkan justru datang dari David Sotckman, seorang kepercayaan Reagan yang mengarsiteki kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi di bawah Reagan. Dalam bukunya yang cukup menggemparkan (segera menduduki posisi best seller setelah beberapa hari diterbitkan) : The Triumph of Politics (1986), Stockman mengungkapkan bahwa ia sendiri sebagai direktur utama bidang manajemen dan anggaran dalam pemerintahan Reagan tidak mempercayai peramalan-peramalan yang dibuatnya sendiri di bawah pemerintahan Reagan.

Pakar-pakar aliran sisi penawaran sendiri nampaknya banyak yang kesal dengan kebijaksanaan Reagan yang kurang konsisten. Pada awal pemerintahannya

ia muncul dengan komitmen untuk mengurangi pajak demi mengurangi pengeluaran pemerintah lewat program pemotongan pajak Kemp-Roth. Tetapi sementara itu ia juga membangun proyek star wars yang butuh biaya sangat besar. Tidak heran kalau anggaran selalu defisit.

Penjelasan Mengenai Gharar

Penjelasan Mengenai Gharar

Penjelasan Mengenai Gharar

 

Penjelasan Mengenai Gharar

 

Latar Belakang

Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Di mana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara seksama (terbuka/jelas), akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang yang terlibat menarik keuntungan, akan tetapi dengan merugikan pihak yang lain.

Apapun bentuknya, segala aktivitas dalam bidang ekonomi yang tidak dihalalkan dalam Islam adalah suatu perilaku ekonomi yang mengandung unsur yang tidak halal, atau melanggar dan merampas hak kekayaan orang lain.

Al-Qur’an difokuskan untuk mengeleminasi semua bentuk kejahatan dan penipuan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. Dalam ekonomi islam itu sendiri mempunyai norma-norma perilaku ekonomi yg di larang dan yg diperbolehkan.

 

Adapun Norma Prilaku Ekonomi Yang Dilarang Dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1. Hakikat pelarangan

2. Tidak bermewah-mewah

3. Kriteria transaksi yang dilarang

4. Maysir (judi & spekulasi), dan

5. Gharar

            Perkembangan bisnis kontemporer demikian pesat, yang menjadi tujuan adalah mendapatkan keuntungan materi semata. Parameter agama dikesampingkan, yang menjadi ukuran adalah mendulang materi sebanyak-banyaknya. Ini merupakan ciri khas peradaban kapitalis ribawi yang memuja materi. Tidak mengherankan bila dalam praktek bisnis dalam bingkai ideologi kapitalis serba bebas nilai. Spekulasi, riba, manipulasi supply and demand serta berbagai kegiatan yang dilarang dalam Islam menjadi hal yang wajar.

            Salah satu praktek yang dilarang dalam Islam, tetapi lazim dilakukan di bisnis kotemporer ribawi adalah praktek gharar (uncertianty).

 

 

Pengertian gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Menurut imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari’at Islam.

Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak).

 

 

Kategori-Kategori Gharar

Menurut mohd Bakir Haji Mansor, dalam bukunya Konsep-konsep syariah dalam perbamgkan dan keuangan Islam menjelaskan ada 2 kategori gharar. Kategori-kategori gharar yang perlu diketahui Yaitu :

  • gharar fahish (ketidakjelasan yang keterlaluan);

Adalah gharar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. Gharar ini timbul dua sebab:pertam,barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua,barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan

  • gharar yasir (ketidakjelasan yang minimum)

adalah gharar yang ringan,keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk gharar semacam ini dalam akadjual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara’

 

Bentuk-bentuk jual-beli gharar

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:

  1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Umpamanya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya.
  2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
  3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
  4. Tidak ada kepastian tentang tertentu dari barang yang dijual. Umpamanya penjual berkata: “Saya menjual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri seepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
  5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Umpamanya: orang berkata “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga berlaku hari ini”. Padahal jenis beras juga macam-macam dan harganya tidak sama.
  6. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Umpamanya: setelah seseorang meninggal. Jual-beli semacam ini termasuk gharar, karena objek akad dipandang belum ada.
  7. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. Umpamanya: Sebuah motor dijual seharga Rp. 10.000.000,- dengan harga tunai dan Rp. 12.000.000- dengan harga kredit. Namun sewaktu terjadi akad, tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.
  8. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Umpamanya; salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama.
  9. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Umpamanya: menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Di dalamnya terdapat jual-beli gharar, karena baik penjual maupun pembeli bespekulasi dalam transaksi ini.
  10. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitasnya berbeda. Hal ini mungkin diketahui kedua belah pihak (ada kerja sama) atau sepihak saja (pihak pertama).
  11. Jual-beli dengan cara undian dalam berbagai bentuk.
  12. Mempermainkan harga. Dalam transaksi, harga barang dicantumkan dua kali atau tiga kali lipat dari harga pasaran.
  13. Cara lain adalah menginport atau mengeksport barang, tidak sesuai dengan dokumen yang ada.
  14. Menyamakan barang tiruan dengan asli seperti arloji, mas murni, dan imitasi dianggap sama, adalah termasuk penipuan dalam jual-beli. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh lain, yang pada dasarnya ada mengandung unsur penipuan di dalamnya. Hal ini salah satu sebab merusak ekonomi masyarakat dan kemorosotan moral dalam bermuamalah. Dengan demikian tidak mendapat rahmat dari Allah.

 

Macam Gharar :

  • Gharar dalam transaksi, contoh : saya jual rumah ini kepada si A tapi si A harus jual rumahnya kepada saya (terkadang mengandung sesuatu tidak jelas).
  • Gharar dalam objek transaksi, dalam barangnya, contoh : jual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah.
  • Gharar dalam objek transaksi :
  • Ketidakjelasan jenis objek transaksi (الجهالة في جنس المعقودعليه)

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat gharar yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli khiyar ru’ya (hak melihat komoditinya). Begitu juga dalam mazhab Hanafi menetapkan khiyar ru’yah tanpa dengan adanya syarat, berdasarkan hadis berikut:

Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”.

            Akan tetapi ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, khiyar ru’yah tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsure penipuan (gharar)

  • Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi (الجهالة في نوع المعقودعليه)

Gharar dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsure ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi saw. mengenahi jual beli kerikil (bai’ al-Hashah) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya dinginkan untuk dibeli.

Dari Abu Hurairah diceritakan, ia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar. (HR. Muslim)

  • Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi ( (الجهالة في الصفة المعقودعليه

            Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah; Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh mazhab Hanafiyah berselisih pendapat.

            Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak khiyar ru’yah. Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga, adapun tentang harga (tsaman) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya.

            Sedang Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga (tsaman). Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan gharar yang dilarang dalam akad. Begitu juga ulama mazhab Syafi’I mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan khiyar ru’yah. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.

  • Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi (الجهالة في القدر المعقودعليه)

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. Illat (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur gharar sebagaimana para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan Syafi’i dengan jelas memaparkan pendapatnya.

Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsure gharar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran obyek transaksi adalah bai’ muzabanah. Yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. Adapun illat dari pengharamannya adalah adanya unsure riba yaitu aspek penambahan dan gharar karena tidak konkritnya ukuran dan obyek atau komoditi.

  • Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi (الجهالة في الذات المعقودعليه)

Ketidaktahuan dalam zat obyek transaksi adalah bentuk dari gharar yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam.

Mazhab Syafi’i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur gharar. Sedang mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsure gharar tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga.

  • Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi (الجهالة في الزمن المعقودعليه)

            Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli gharar yang terlarang.

            Seperti jual beli habl al-hablah, yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli gharar yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan pembayaran.

  • Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi (عدم الفدرة على تسليم)

            Kemampuan menyerahkan obyek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika obyek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur gharar (tidak jelas). Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya.Nabi Saw melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak.

            Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Saw. kataku: wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab : jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu. (HR. An-Nasa’i).

  • Objek transaksi yang spekulatif

Gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya (ma’dum) obyek transaksi. Yaitu keberadaan obyek transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini tidak sah. Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.

  • Macam Gharar ditinjau dari hukumnya :
  1. Gharar banyak hukum haram, contoh : menjual ikan diair
  2. Gharar sedikit hukum mubah, contoh :pondasi rumah ketika dibeli orang lain
  3. Gharar sedang hukum masih diperselisihkan para ulama

Contoh :

  1. Masalah Asuransi
  2. Wc umum (tidak ada kejelasan apakah mau beli airnya atau sewa tempatnya, contoh lain ; penjualan rumah, itu sudah pasti sama pondasinya, walaupun tidak disebutkan, memancing ikan, kalau niatnya ingin membeli ikan maka tidak boleh, karena ada unsure gharar, tetapi kalau menyewa tempat hal itu diperbolehkan.
  3. seperti restoran, dimana makan sekenyangnya, pokoknya sekali makan, hal ini tidak ada kejelasan masing-masing.
  • Macam Gharar ditinjau dari kandungannya ;
  1. Jual beli yang belum ada dan masih diragukan keberadaannya.
  2. Jual beli sesuatu yang tidak dapat atau mungkin diserahterimakan.
  3. Jual beli al majhul (sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui).
  • Gharar dalam Transaksi :
  1. Kesepakatan satu transaksi
  2. Jual beli dengan hilangnya uang muka
  3. Jual beli jahiliyah (dengan sentuhan, lemparan batu)
  4. Jual beli bergantung
  5. Jual beli al-Mudhof, contoh : si A menjual barang, kalau kontan haraganya Rp 1000 tetapi kalau kredit harganya Rp 1200, kemudian si pembeli mengatakan saya beli barang ini, tapi disini si pembeli tidak menentukan 2 kesepaktan itu. ini termasuk gharar kabir, contoh lain jual rumah dengan jual rumah lagi.

 

Kriteria Gharar Yang Diharamkan

Bai’ al-Gharar adalah setiap jual beli yang mengandung ketidak jelasan dan perjudian.Gharar dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:

  1. Jumlahnya besar.

Jika gharar yang sedikit tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti: pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan.

Ibnu Qayyim berkata, “gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan akad, berbeda dengan gharar besar atau gharar yang mungkin dihindari”.

Al Qarafi berkata, gharar dalam bai’ ada 3 macam:

–          Gharar besar membatalkan akad, seperti menjual burung di angkasa.

–          Gharar yang sedikit tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang qamis yang dibeli.

–          Gharar sedang, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak.Al Baji berkata, “gharar besar yaitu rasionya dalam akad terlalu besar snehingga orang mengatakan bai’ ini gharar”.

  1. Keberadaannya dalam akad mendasar.

Jika gharar dalam akad hanya sebagai pengikut tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidakjelas, karena keberadaanya hanya sebagai pengikut.

  1. Akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Jika suatu akad mengandung gharar dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak hukumnya sah dan dibolehkan. Ibnu Taimiyah berkata,” mudharat gharar di bawah riba, oleh karena itu diberi rukhsah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudharatnya lebih besar daripada dibolehkan”. Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah, seperti: wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti: semangka telur dan lain-lain sekalipun terdapat gharar. Karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah.

  1. Gharar terjadi pada akad jual-beli.

Jika gharar terdapat pada akad hibah hukumnya dibolehkan.

Misalnya:

–       Seseorang bersedakah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, maka akadnya sah walaupun mengandung gharar.

Kesimpulan:

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Baca juga: Panca Indera Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Macam Gharar :

  • Gharar dalam transaksi, contoh : saya jual rumah ini kepada si A tapi si A harus jual rumahnya kepada saya (terkadang mengandung sesuatu tidak jelas).
  • Gharar dalam objek transaksi, dalam barangnya, contoh : jual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah.

Hukum Dalam Bahasa Inggris

Hukum Dalam Bahasa Inggris

Hukum Dalam Bahasa Inggris

Hukum Dalam Bahasa Inggris
Hukum Dalam Bahasa Inggris

 

Dalam Bahasa Inggris. Istilah-istilh hukum

 

Dalam bahasa inggris ialah sebagai berikut:

Legal Standing: Kedudukan Hukum
Judicial Review: Uji Materil/PK
Contempt of court: Perbuatan tercela/ penghinaan/Pertentangan hukum
Justice Collaborator: Saksi pelaku yang bekerja sama
Jurisprudence: Ilmu Hukum
Affirmative Actions: Diskriminasi Positif
Threshold: Ambang batas
Access to Justice: Sama rata sama rasa

 

District Attorney: Jaksa Wilayah

Attorney General: Jaksa Agung
Whistle blower: Pelapor Tindak Pidana/Perdata
Shifting burden of proof: Pembuktian Terbalik
Stolen Asset Recovery  Pengembalian aset tindak pidana
Senate Hearing: Sidang Senat

 

Constitution of the Republic of IndonesiaUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Act, Law: Undang-undang
Government Ordinance: Peraturan Pemerintah
Presidential DecreeKeputusan Presiden
Ministerial DecreeKeputusan Menteri
Amendment: Amandemen
 Article / section: Pasal
Section/ Subsectionayat
State Gazette, Statute Book: Lembaran Negara

 

On behalf of / PP (Per Procurationem; Bahasa Latin) : Atas Nama

acting/ on duty: Plh (pelaksana harian)
Ad interim/ Caretaker/ Acting official: Plt. (pelaksana tugas)
Letter of Business Permit: SIUP
Tax Registration Number: NPWP
Investigation & Interrogation Report: BAP
Company Registration: TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Expatriate Placement Plan: RPTKA (Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing)
Deed Establishment: Akta Pendirian
Birth Certificate: Akta Lahir
Marriage Certificat: Akta Perkawinan

 

Land Title Deed: Akta Tanah

Land Deed Official: PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
State Budget: APBN
Building Rights Title: HGB (Hak Guna Bangunan)
Freehold Title: SHM (Sertifikat Hak Milik)
Freehold Title: HGU (Hak Guna Usaha)
Income Tax: Pajak Penghasilan (PPh)
Value Added Tax (VAT): Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Non-Tax Income:  PNBP

 

Presumption of Innocence: Praduga Tak Bersalah

Criminal Code: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Criminal Code Procedures: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Criminal Law: Hukum Pidana
Civil Law: Hukum Perdata
Void ab initio: Batal Demi Hukum
Voidable: Dapat Dibatalkan
Judge; judex factie, justice: Hakim

Baca Juga : 

Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama

Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama

Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama

Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama
Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama

Era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dewasa ini kerapkali membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat meskipun tidak dipungkiri pula perkembangan itu membawa dampak positif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah adanya media sosial sebagai buah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah orang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan penistaan agama serta menyebarluaskan perbuatan tersebut. Akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut selalu menimbulkan sentimen dan konflik antar umat beragama.

 

Jauh sebelum era IPTEK ini

Berkembang sebenarnya jika dilihat dalam hukum positif Indonesia, maka perbuatan mengenai penistaan agama tersebut telah diatur dalam Bab V Buku II KUHP yaitu yang terdapat dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP.

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP Indonesia merupakan adopsi dari KUHP (Ned.Wvs) Belanda pada saat itu yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, namun menurut Andi Hamzah pasal tersebut (156 dan 156a) tidak ada padanannya dalam Ned. Wvskarena di Belanda tidak ada suku bangsa, semua sama atau homogen, adat istiadat sama, bahasa sama, dan agama umumnya Kristen. Oleh karenanya menurut beliau pasal ini diatur di Indonesia dan perlu dipertahankan untuk mencegah gejolak sosial yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).[1] Sebagaimana telah menjadi kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang plural /heterogen tidak homogen seperti Belanda.

 

Untuk memahami kedua pasal tersebut baik

Secara teoritis maupun praktik maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut terhadap kedua pasal tersebut dengan melihat terlebih dahulu rumusan aslinya dalam bahasa Belandanya (bukan berarti dalam Ned Wvs  datur )

 

Pasal 156 KUHP

“ Hij die in het openbaar uiting geeft aan gevoelans van vijanschap, haat of minachting tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste ver duizend en vijs honderd gulden. Onder groep in dit en in het volgend art, wordt verstan elk deel van de bevolking van Indonesia dat zich door ras, landraad, godsdienst, herkomst, afstamming, nationaliteit of staatsrechtelijken toestand onderscheidt ven een of meer andere delen van die bevolking”[2].Terjemahannya : Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjaran selama – lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi – tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan,kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.

 

Dalam Buku Andi Hamzah, Delik – Delik Tertentu

(Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, menerjemahkan : Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikut berarti tiap – tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, negeri, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara.

Sumber :  http://bkpsdm.pringsewukab.go.id/blog/gelombang-elektromagnetik/

Definisi dan Unsur Korupsi

Definisi dan Unsur Korupsi

Definisi dan Unsur Korupsi

Definisi dan Unsur Korupsi
Definisi dan Unsur Korupsi

 

Korupsi atau rasuah 

(bahasa latincorruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

 

Pengertian korupsi menurut  undang -undang dan para ahli 

Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Tidakkah kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan dari koran maupun media elektronik yang banyak sekali memberitakan beberapa kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang oknumnya kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang seharusnya mengabdi untuk kemajuan bangsa ini. Dalam tulisan yang singkat ini saya akan mencoba mengulas saecara singkat tentang pengertian korupsi yang berdasarkan pada undang-undang dan para ahli. Semoga bermanfaat.

 

Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang  

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah

Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

 

Pengertian Korupsi Menurut Ilmu Politik

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga meninmbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.

 

Pengertian Korupsi Menurut Ahli Ekonomi

Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

 

Pengertian Korupsi Menurut Haryatmoko

Korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.

 

Pengertian Korupsi Menurut Brooks

Menurut Brooks, korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.

tulah beberapa pengertian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan semoga kita sebagai warga negara yang baik dapat menjauhkan diri dari perilaku korupsi

 

Unsur – unsur dan Tindak pidana korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

4 Fakta Sejarah Kemerdekaan Indonesia Yang Tidak Pernah Terungkap

4 Fakta Sejarah Kemerdekaan Indonesia Yang Tidak Pernah Terungkap

4 Fakta Sejarah Kemerdekaan Indonesia Yang Tidak Pernah Terungkap

4 Fakta Sejarah Kemerdekaan Indonesia Yang Tidak Pernah Terungkap
4 Fakta Sejarah Kemerdekaan Indonesia Yang Tidak Pernah Terungkap

Berikut admin beberkan 4 Fakta Sejarah Kemerdekaan Indonesia Yang Tidak Pernah Terungkap

Naskah Asli Proklamasi Ditemukan di Tempat Sampah

Naskah asli teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta, ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh Pemerintah! Anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh wartawan BM Diah. Diah menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda, 17 Agustus 1945 dini hari, setelah disalin dan diketik oleh Sajuti Melik.Pada 29 Mei 1992, Diah menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto, setelah menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari.

Soekarno Memandikan Penumpang Pesawat dengan Air Seni

Rasa-rasanya di dunia ini, hanya the founding fathers Indonesia yang pernah mandi air seni. Saat pulang dari Dalat (Cipanasnya Saigon), Vietnam, 13 Agustus 1945, Soekarno bersama Bung Hatta, dr Radjiman Wedyodiningrat dan dr Soeharto (dokter pribadi Bung Karno) menumpang pesawat fighter bomber bermotor ganda. Dalam perjalanan, Soekarno ingin sekali buang air kecil, tetapi tak ada tempat. Setelah dipikir, dicari jalan keluarnya untuk hasrat yang tak tertahan itu. Melihat lubang-lubang kecil di dinding pesawat, di situlah Bung Karno melepaskan hajat kecilnya. Karena angin begitu kencang sekali, bersemburlah air seni itu dan membasahi semua penumpang.

Negatif Film Foto Kemerdekaan Disimpan Di Bawah Pohon

Berkat kebohongan, peristiwa sakral Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga kini. Saat tentara Jepang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting tersebut, Frans Mendoer, fotografer yang merekam detik-detik proklamasi, berbohong kepada mereka. Dia bilang tak punya negatif itu dan sudah diserahkan kepada Barisan Pelopor, sebuah gerakan perjuangan.
Mendengar jawaban itu, Jepang pun marah besar. Padahal negatif film itu ditanam di bawah sebuah pohon di halaman Kantor harian Asia Raja. Setelah Jepang pergi, negatif itu diafdruk dan dipublikasi secara luas hingga bisa dinikmati sampai sekarang. Bagaimana kalau Mendoer bersikap jujur pada Jepang?

Bung Hatta Berbohong Demi Proklamasi

Kali ini, Bung Hatta yang berbohong demi proklamasi. Waktu masa revolusi, Bung Karno memerintahkan Bung Hatta untuk meminta bantuan senjata kepada Jawaharlal Nehru. Cara untuk pergi ke India pun dilakukan secara rahasia. Bung Hatta memakai paspor dengan nama “Abdullah, co-pilot”. Lalu beliau berangkat dengan pesawat yang dikemudikan Biju Patnaik, seorang industrialis yang kemudian menjadi menteri pada kabinet PM Morarji Desai. Bung Hatta diperlakukan sangat hormat oleh Nehru dan diajak bertemu Mahatma Gandhi.
Nehru adalah kawan lama Hatta sejak 1920-an dan Dandhi mengetahui perjuangan Hatta. Setelah pertemuan, Gandhi diberi tahu oleh Nehru bahwa “Abdullah” itu adalah Mohammad hatta. Apa reaksi Gandhi? Dia marah besar kepada Nehru, karena tidak diberi tahu yang sebenarnya.”You are a liar !” ujar tokoh kharismatik itu kepada Nehru.
Baca juga artikel: