Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

sistem pemerintahan

PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Sistem Ketatanegaraan Indonesia (secara tertulis) dalam UUD 1945 (sebelum perubahan/ amandemen konstitusi) yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut :

  1. Bentuk negara adalah negara kesatuan,
  2. Bentuk pemerintahan adalah republik,
  3. Sistem pemerintahan adalah presidensiil, dan
  4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat.
  1. Bentuk Negara Kesatuan  

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Secara teori, Negara Kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk negara yang tidak terdiri atas negara yang didalamnya tidak tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Di dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam negara.

Dalam praktiknya, kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan negara tersebut dapat dijalankan melalui cara yaitu dengan asas sentralisasi. Kata sentralisasi berasal dari kata Centrum yang artinya pusat atau memusat. Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan pemerintahan itu dipusatkan, yaitu pada pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur dan mengurus segara lurusan pemerintahan di seluruh wilayah negara itu. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas sentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Bentuk Pemerintahan Republik 

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa “kesatuan” adalah bentuk negara, sedang “republik” adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan disebut republik apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pemilihan.

Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem Presidensiil adalah sistem pemerintahan dimana Kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden, dan pemerintah tidak bertanggungawab kepada Parlemen. Sistem pemerintahan disebut presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Ciri-cirinya :

  • Penyelenggara negara berada di tangan Presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan/majelis.
  • Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh Presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini karena Presiden tidak dipilih oleh parlemen.
  • Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
  • Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
  • Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

 Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Gambaran akan sistem pemerintahan di Indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut :

  1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat (1)
  2. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 5 ayat (1)
  3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 5 ayat (2)
  4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pasal 6 ayat (2)
  5. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10
  6. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11
  7. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 12
  8. Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat (1)
  9. Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Pasal 14
  10. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Pasal 15
  11. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3)

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintah Indonesia.


Pos-pos Terbaru